MATENG, exposetimur.com | Puluhan Masyarakat yang tergabung dalam aliansi petani sawit menggugat Kabupaten Mamuju Tengah geruduk kantor DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Rabu 8 Juni 2022
Akibat Harga sawit di Kabupaten Mamuju Tengah tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Sulawesi Barat.
Namun keadaan di lapangan khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah perusahaan membeli TBS sebesar Rp. 1.500 sedangkan harga yang di tetapkan dari Dinas Perkebunan Sulawesi Barat Sebesar Rp. 2,475.932 ini berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun bulan Mei 2022 Nomor: 3802/442/2022 yang mewajibkan semua perusahaan memberlakukan harga TBS yang ditetapkan oleh tim penetapan harga pembelian TBS Sawit.
Terkait TbS ini kemudian Aliansi Petani Sawit menggugat Kabupaten Mamuju Tengah mendesak dan meminta kepada pemerintah kabupaten Mamuju Tengah dan DPRD Mamuju Tengah untuk melakukan pengawasan kepada semua unit perusahaan kelapa sawit dan memberikan sanksi yang tegas jika melanggar peraturan yang ada demi mewujudkan tata kelola sawit yang baik dan kesejahteraan rakyat kecil, petani dan Buruh Tani di Kabupaten Mamuju Tengah.
Sahdan selaku jenderal aksi saat dikonfirmasi Wartawati media ini mengatakan bahwa “Sangat kecewa karena Anggota DPRD yang terhormat hanya 3 orang berada di tempat (Kantor DPRD) sehingga mengancam apabila tidak ada respon baik dari pihak DPRD maka akan ada demonstrasi dengan massa aksi yang lebih banyak lagi” Tegasnya
Dalam Aliansi ini puluhan perwakilan masyarakat Khususnya petani sawit, anak petani sawit yang menyampaikan orasi ilmiahnya di luar dan di dalam kantor DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.
Sebelum membubarkan diri massa aksi menyegel Kantor DPRD sebagai Tanda bahwa aksi mereka tidak selesai sampai hari ini.
