Majene, exposetimur.com|Bupati Majene Sulawesi Barat, Andi Achmad Syukri Tammalele tetap membuka diri dengan membangun komunikasi yang baik dengan para perwakilan demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa terkait kisruh bantuan rumah bagi korban gempa bumi 6,2 pada 16 Januari 2021, yang menimpa masyarakat Malunda.
Sebelumnya, puluhan demonstran asal Malunda menuntut proses bantuan pembangunan rumah mereka. Namun aksi unjuk rasa yang diunggah di media sosial mengundang reaksi para pendukung dan keluarga pasangan Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele -Aris Munandar Kalma.
Bahkan para pendukung pasangan bupati dan wakil bupati Majene “marah” lantaran merasa bahwa narasi yang dibangun oleh demonstran diluar batas kewajaran.
Situasi yang sempat menjadi perhatian publik ini pun telah berakhir dengan untaian kalimat permohonan maaf yang disampaikan langsung Rusman Syam selaku koordinator aksi dihadapan Bupati Majene.
Proses mediasi yang dimotori langsung Camat Malunda ini berlangsung dirumah jabatan Bupati Majene, Minggu, 26/2/2022.
Dihadapan Bupati, Rusman Syam menyampaikan klarifikasi terkait aksi unjuk rasa yang sempat menuai kontroversi di berbagai media sosial (Medsos).
“Terima kasih banyak kepada bapak Bupati Majene yang telah memberi ruang sehingga hari ini kami bisa bertemu langsung pasca aksi unjuk rasa beberapa waktu yang lalu. Dari lubuk hati paling dalam, kami sama sekali tak bermaksud melukai atau menyerang pribadi pak Bupati. Ini murni bagian dari aksi unjuk rasa yang telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” kata Rusman Syam.
Rusman menyampaikan bahwa informasi yang beredar luas di Medsos lantaran ada pihak pihak yang sengaja membesar-besarkan. “Kita bisa lihat jejak digital facebook yang sama sekali kami tidak pernah masuk memberikan komentar. Kami memilih diam karena sungguh diluar dugaan jika isi ini malah dianggap menyerang pribadi pak bupati,” katanya.
Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele menyampaikan bahwa terkait kisruh tersebut maka secara pribadi tentu tetap membuka diri dan menganggap persoalan ini telah selesai.
“Saya selaku kepala daerah berharap diberikan support untuk kemajuan daerah ini. Jika ada sesuatu yang tidak benar maka hal itu bisa disampaikan langsung ke saya,” pintanya.
Bupati menambahkan, terhadap persoalan bantuan pembangunan rumah tahap dua di Malunda pun telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Nah, jika pemerintah pusat mengabaikan hal itu maka ia pun bersedia mengalokasikan sumber pembiayaan bantuan ini melalui APBD.
“Saya siap ambil alih untuk mengalokasikan anggaran pembiayaan melalui APBD. Namun demikian, kita tetap menunggu realisasi anggaran pemerintah pusat untuk menuntaskan permasalahan bantuan gempa tahap dua segera terealisasi,”pungkasnya
