Probolinggo, exposetimur.com|Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Probolinggo menjadi polemik tersendiri dikalangan para petani. Hal tersebut mendapat perhatian serius dari Ugas Irwanto selaku Plh Bupati Probolinggo. Pria yang dikenal sangat familiar di semua kalangan elemen masyarakat ini, yang sekarang menjabat Sekda Kabupaten Probolinggo tersebut menghimbau kepada para petani di Kabupaten Probolinggo agar saling bersatu melawan para mafia pupuk dari semua praktek kecurangan pendistribusian dan penjualan pupuk bersubsidi diwilayahnya. Jumat, (31/3/2023).
Hal tersebut terungkap pasca adanya temuan kongkrit hasil observasi tim satgas “BUS PATAS” di sejumlah titik kecamatan di wilayah kabupaten Probolinggo.
Observasi itu, merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya di gedung pendopo Kabupaten Probolinggo beberapa hari sebelumnya terkait permasalahan adanya indikasi kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi.
“Ini menyangkut hajat hidup masyarakat bawah (Petani). Siapa lagi yang akan membela mereka kalau bukan kita. Saya menghimbau para petani, jika ada temuan kecurangan terkait penjualan dan distribusi pupuk subsidi, maka segera laporkan,” Jelas Ugas Irwanto pada Media ini.
Dirinya juga membeberkan beberapa temuan tim Satgas “BUS PATAS” dan diduga yang menjadi alasan utama sulitnya pupuk bersubsidi adalah adanya data e_RDKK alokasi pupuk subsidi terhadap masyarakat yang tidak akurat dan sesuai.
“Sudah terang, data alokasi tidak valid dan kami sedang mencari oknum yang bermain. Jika itu kios atau distributor, maka akan dicabut izinnya. Jika ada PPL dan ASN, yang bermain maka akan kami beri sanksi tegas,” Tegas Sekda, Ugas Irwanto.
“Cak Ugas Sapaan akrabnya, juga mengaku dimana pihaknya sudah mendengar langsung keterangan dari para petani dengan adanya modus penjualan pupuk subsidi yang dipaketkan dengan pupuk non subsidi, sejenis pupuk Kalsium dan Magnesium dengan merek yang tidak dikenal kepada petani dengan harga tinggi.
Padahal pupuk dengan kandungan unsur hara sejenis, yang mengandung Kalsium dan Magnesium, hanya seharga Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu per sak. Tapi, dengan sistem paket dengan pupuk subsidi, bisa dijual Rp 65 ribu per sak.
“Petani tidak wajib membeli pupuk subsidi yang dipaketkan. Itu hanya akal akalan atau modus semata. Jika menemukan praktek gitu, Silahkan laporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satgas “BUS PATAS” Lengkapi bukti dokumentasi, seperti halnya video yang lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ugas juga menjelaskan bahwa salah satu faktor keterbatasan pupuk, karena memang ada pengurangan jatah pupuk subsidi dari Pemerintah Pusat.
Itu juga diatur dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian serta sinergitas peran KP3 dan Permendag Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
“Aturannya, yang bisa mendapat pupuk subsidi memang dibatasi oleh pemerintah pusat. Pembatasannya, maksimal dua hektar lahan, dalam satu Kepala Keluarga (KK). Jika dalam satu KK memiliki lahan melebihi dua hektar, maka sisa lahannya tidak mendapat jatah pupuk subsidi,” jelas Ugas.
Perlu diketahui terkait persoalan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai Rp 2.250 per kg untuk pupuk urea (Rp 112.500/50kg), Rp 2.300 per kg untuk pupuk NPK (115.000/50kg), dan Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao (Rp 165.000/50 kg).
“Saya berharap kios memberikan nota pembayaran pupuk subsidi kepada petani, agar petani memiliki bukti transaksi pupuk subsidi. Selama ini kios tidak berani memberikan nota pembelian ke petani. Dengan diberikannya nota ke para petani kan begini akan transparan,” Pungkasnya.
