MANGGARAI TIMUR, exposetimur.com – Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai Timur, Yohanes Rumat, memberikan tanggapan atas kasus utang piutang yang melibatkan salah satu anggota DPRD Fraksi PKB, Ferdinandus Rikardo. Tanggapan ini muncul setelah instruksi dari Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Timur melalui Wakil Sekretaris DPW, Kaharudin, yang menekankan agar DPC PKB Manggarai Timur segera menyelesaikan isu tersebut demi menjaga citra partai.
“Kami meminta Anggota DPRD Fraksi PKB yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kasusnya telah menjadi perhatian publik dan dilaporkan ke pihak kepolisian,” ujar Kaharudin.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Rumat menggelar rapat internal dan memberikan klarifikasi. Menurutnya, berita terkait kasus utang piutang yang melibatkan anggotanya telah tersebar luas, meskipun sebenarnya masalah ini sudah berlangsung selama tiga tahun. “PKB dikejutkan dengan berita ini, tetapi perlu dipahami bahwa kasus ini memiliki sejarah panjang,” ungkap Rumat pada Minggu, 27 Oktober 2024.
Namun, pernyataan Rumat dianggap tidak sepenuhnya menyoroti inti masalah. Kritikan publik mengemuka, menyatakan bahwa Rumat cenderung melindungi anggotanya daripada mengambil tindakan tegas. Dalam video klarifikasi, Rumat menyampaikan kekecewaannya terhadap pemberitaan media yang dianggapnya kurang etis. “Kami menghargai pengaduan masyarakat, namun wartawan harus tetap menjaga etika jurnalistik dalam penyampaian berita utang piutang ini,” ujar Rumat.
Ia menyoroti judul berita yang dianggapnya berlebihan, dengan penggunaan kata-kata seperti “mendesak” dan “membungkam” yang, menurutnya, menimbulkan persepsi negatif terhadap PKB. Rumat juga meminta pihak yang merasa dirugikan agar melapor secara resmi dan menyertakan bukti, serta mengingatkan untuk tidak mengaitkan masalah pribadi dengan partai.
Pada akhir pernyataannya, Rumat turut mengkritisi pihak kepolisian setempat yang dianggap tidak cukup melindungi institusi DPRD Kabupaten Manggarai Timur. “Kami dari provinsi akan turut mengawasi kinerja Polres Manggarai Timur agar situasi ini tidak merugikan lembaga terhormat tersebut,” tegasnya.
Rumat berharap klarifikasi ini dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap PKB. Namun, publik menilai bahwa responsnya lebih condong pada upaya perlindungan internal daripada memberikan solusi konkret. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga integritas partai dan kepercayaan masyarakat.
Penulis: Eventus
Editor: Tim Redaksi
