SINJAI, exposetimur.com – Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) honorer di Kabupaten Sinjai mengeluhkan belum menerima insentif selama tiga bulan terakhir. Padahal, mereka tetap diwajibkan menjalankan program home visit dan home care (HV-HC) ke rumah-rumah warga tanpa dukungan biaya operasional dari pemerintah.
Program HV-HC ini merupakan inisiasi sejak masa pemerintahan pasangan SEHATI (Andi Seto Gadhista Asapa dan Andi Kartini Ottong), yang hingga kini masih terus berjalan di bawah kepemimpinan baru pasangan RAMAH (Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si & Andi Mahyanto Mazda, SH, MH).
Keluhan tersebut terungkap saat seorang warga berbincang langsung dengan salah satu Nakes honorer yang tengah melakukan pendataan di lapangan.
“Adik ini cerita, sejak bulan Desember mereka tidak lagi menerima insentif. Untuk membeli bensin dan transportasi ke rumah-rumah warga, mereka terpaksa menggunakan uang pribadi,” ujarnya prihatin.
Dalam tugasnya, para Nakes harus mendatangi ratusan rumah setiap bulan, bahkan di beberapa desa jumlahnya mencapai 500 rumah tangga. Ironisnya, instruksi untuk menyelesaikan pendataan tetap dikeluarkan meski di tengah bulan Ramadan, tanpa mempertimbangkan kondisi mereka yang belum menerima haknya.
“Instruksi dari salah satu pejabat Dinas Kesehatan tetap memaksa mereka menyelesaikan target hingga akhir Maret ini. Para honorer ini bekerja dengan loyalitas tinggi, tapi hak insentifnya belum jelas,” tambahnya.
Sebagai salah satu tim pejuang yang turut mengantarkan pasangan RAMAH memenangkan Pilkada, ia mengaku terpanggil untuk menyuarakan kondisi ini. Ia berharap, Bupati Dra. Hj. Ratnawati Arif dan Wakil Bupati Andi Mahyanto Mazda segera turun tangan mengevaluasi kinerja bawahan di OPD terkait.
“Apalagi, bupati dan wakil bupati baru kurang lebih sebulan dilantik. Ini momentum yang tepat untuk meninjau kondisi di tiap OPD, agar sejalan dengan semangat perjuangan membawa kebaikan bagi masyarakat Sinjai,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, kepedulian terhadap kesejahteraan para Nakes honorer harus menjadi perhatian serius, jangan sampai mereka terus bekerja tanpa kepastian hak-haknya terpenuhi.
“Ini suara moral kami yang ikut berjuang. Semoga pemerintah daerah segera menindaklanjuti dan mencarikan solusi agar insentif tertunggak para Nakes bisa segera dibayarkan,” pungkasnya.
