Luwu Timur, — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan partisipatif. Hal ini ditandai dengan penyerahan dua dokumen strategis kepada DPRD Lutim, yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (30/06/2025) di Gedung DPRD, Malili.
Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, hadir secara langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua DPRD, Ober Datte, disaksikan jajaran anggota dewan, pejabat struktural, serta unsur Forkopimda.
Dalam pidatonya, Wabup menekankan pentingnya laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk kewajiban moral dan administratif pemerintah daerah kepada publik.
“Meski dalam pelaksanaannya masih ada kendala dan keterbatasan, namun dokumen ini adalah bentuk evaluasi nyata agar kita mampu menyempurnakan langkah ke depan,” ujar Hj. Puspawati.
Ia menambahkan, laporan ini akan menjadi pijakan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD ke depan, sesuai dengan nota kesepahaman bersama antara Pemda dan DPRD.
“Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025 juga menjadi respons terhadap dinamika pembangunan dan realisasi anggaran yang terus bergerak. Kita harus adaptif dalam merancang ulang prioritas pembangunan,” terangnya.
Mengakhiri sambutannya, Wabup Puspawati mengajak seluruh unsur pemerintah dan DPRD menjaga sinergi dan kepercayaan publik.
“Semangat kolaborasi dan integritas harus terus dijaga. Kita ingin menghadirkan pelayanan publik yang lebih solutif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Luwu Timur,” tutupnya.
Rapat Paripurna ini menjadi penanda awal pembahasan mendalam di tingkat komisi dan fraksi sebelum masuk tahap pengesahan, sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran yang inklusif dan transparan. (rils, in/ikp-humas/kominfo-sp).
