Luwu Timur, – Warga Luwu Timur sebentar lagi tak perlu lagi jauh-jauh ke Palopo hanya untuk mengurus paspor. Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, menyatakan komitmennya untuk mendukung hadirnya layanan paspor mandiri di daerah ini.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi dari jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Palopo yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor, Yogie Kashogi, Rabu (23/07/2025) di lounge Kantor Bupati Lutim.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP Lutim, Muhammad Safaat DP, dan Kabag Prokopim Setda, Agus Thobrani.
Dalam pertemuan itu dibahas rencana penyediaan tempat layanan pembuatan paspor di Luwu Timur serta pembangunan pos jaga imigrasi di kawasan perbatasan yang dinilai rawan menjadi jalur masuk imigran ilegal.
Bupati Irwan menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memfasilitasi lokasi layanan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Imigrasi Palopo. Pemda siap siapkan tempat yang layak. Bukan hanya untuk layanan paspor, tetapi juga menjadi embrio hadirnya Kantor Imigrasi Luwu Timur di masa mendatang,” ujar Irwan.
Lebih jauh, Bupati juga menekankan pentingnya pembangunan pos imigrasi di wilayah perbatasan untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing, utamanya dari jalur laut yang selama ini kerap digunakan.
Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Imigrasi Palopo, Yogie Kashogi, mengungkapkan bahwa belum lama ini pihaknya telah menangani dan mendeportasi imigran ilegal asal Tiongkok yang masuk melalui jalur laut dari Morowali menuju Luwu Timur.
“Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan di wilayah perbatasan kita masih perlu diperkuat. Kami sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah,” jelas Yogie.
Yogie juga menyebutkan bahwa kehadiran layanan paspor dan pos imigrasi sangat penting tidak hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk pengamanan wilayah dari pelanggaran keimigrasian.
Audiensi ini menjadi langkah awal sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, sekaligus menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman imigrasi ilegal. (ay/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp)
