Lutim,– Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, menegaskan pentingnya kepatuhan pajak perusahaan, khususnya vendor PT Vale Indonesia (PTVI) dan kontraktor lain yang beroperasi di wilayahnya. Hal ini disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Kepatuhan Pajak Daerah di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati Lutim, Kamis (14/8/2025).
Acara tersebut dihadiri anggota DPRD Lutim, Firman Udding, perwakilan Bapenda Sulawesi Selatan, Kasatlantas Polres Lutim, Direktur Eksterna PT Vale Indonesia Tbk, Endra Kusuma, sejumlah kepala OPD, serta para perwakilan vendor PTVI, PT Citra Lampia Mandiri (CLM), dan perusahaan lainnya. Dua narasumber juga hadir, yakni Kabid PAD Bapenda Sulsel, Muhammad Irvandi Tamrin, dan Kepala Bapenda Lutim, Muhammad Said.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat ditentukan oleh kepatuhan pajak perusahaan. Menurutnya, jika seluruh vendor PT Vale konsisten melaksanakan kewajiban perpajakan, maka target pendapatan daerah bisa terlampaui.
“Kalau vendor PT Vale ini sudah memaksimalkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, saya yakin pendapatan kita bisa jauh melampaui target,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, saat ini terdapat 49 kontraktor nasional, 67 kontraktor lokal aktif, dan sekitar 400 perusahaan lokal yang terdaftar di wilayah pemberdayaan empat kecamatan sekitar Sorowako. Namun, baru sebagian yang memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ia menambahkan, Pemkab Lutim bersama PT Vale telah menyepakati kebijakan untuk tidak mencairkan invoice perusahaan yang belum melunasi kewajiban pajak. “Bagi perusahaan yang menggunakan kendaraan berplat luar Lutim, kami beri toleransi tiga bulan. Jika lewat, maka akan dikenakan sanksi,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya kontribusi sosial perusahaan melalui program CSR. “Minimal 2,5 persen dari keuntungan disalurkan kepada yang berhak. Kalau lebih, tentu lebih baik,” tambahnya.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Lutim berharap sinergi dengan PT Vale dan seluruh mitra usaha dapat memperkuat PAD sekaligus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
