MANGGARAI TIMUR, exposetimur.com -Penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Manggarai Timur tengah menjadi sorotan, terutama di tengah suasana politik yang semakin memanas menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024. Salah seorang orang tua murid, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan kekhawatirannya terkait dugaan keterlibatan program tersebut dengan kepentingan politik.
Menurutnya, terdapat indikasi bahwa penyaluran PIP terkoordinasi dengan pihak tertentu yang berkaitan dengan salah satu paket politik, serta menggunakan simbol-simbol partai politik. Jika benar, hal ini dinilai mencederai prinsip netralitas dan merusak integritas program yang seharusnya murni membantu siswa dari keluarga kurang mampu.
“PIP adalah program pemerintah untuk mendukung anak-anak dari keluarga miskin agar mendapatkan akses pendidikan. Program ini tidak boleh disalahgunakan sebagai alat kampanye politik atau diarahkan untuk kepentingan partai tertentu,” ungkap orang tua murid saat berbincang dengan media Exposetimur.com, Sabtu (05/10/2024) malam.
Ia juga mencurigai adanya keterkaitan antara penyaluran PIP ini dengan aspirasi politik Dr. Andreas Hugo Parera, kader PDIP yang dikenal sebagai salah satu pengusung pasangan calon Elpi Tote dan Mensi Anam (Paket Elemen) dalam Pilkada Manggarai Timur. Masyarakat diharapkan lebih cermat dalam menilai apakah penyaluran bantuan tersebut dilakukan sesuai prosedur atau terindikasi memiliki motif politik.
Sebagai anggota DPR RI, Dr. Andreas memiliki kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk memastikan bahwa program-program pemerintah seperti PIP disalurkan tepat sasaran. Namun, proses penyaluran bantuan haruslah netral dan bebas dari kepentingan politik.
“Saya berharap Bawaslu Manggarai Timur segera melakukan penyelidikan terkait hal ini. Penting bagi kita memastikan bahwa PIP disalurkan sesuai aturan yang berlaku, sehingga program ini tetap berfungsi sebagai bantuan pendidikan tanpa ditunggangi agenda politik,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam penyaluran PIP, guna menjamin bahwa bantuan tersebut diterima oleh mereka yang benar-benar berhak. Jika ditemukan bukti pelanggaran, ia meminta agar tindakan tegas segera diambil demi menjaga integritas program serta kepercayaan masyarakat.
“Bila ada penyalahgunaan atau pelanggaran, Bawaslu harus bergerak cepat untuk memastikan program ini tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu,” pungkasnya.
Penulis: Eventus
Editor: Tim Redaksi
