Luwu Timur, — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam empat hari terakhir membuat warga Luwu Timur kian resah. Meski Pertamina menyatakan stok BBM aman, kenyataan di lapangan justru sebaliknya.
Kondisi ini mendorong DPRD Kabupaten Luwu Timur mengambil sikap tegas usai menerima aspirasi dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila dan sejumlah aktivis, Rabu (17/09/2025).
Dalam rapat bersama yang dipimpin anggota Komisi II, Drs. Sarkawi Hamid, DPRD lintas fraksi menyepakati delapan langkah konkret untuk menekan krisis BBM yang semakin memukul masyarakat kecil.
Delapan Poin Keputusan DPRD Luwu Timur:
- Menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemkab, Pertamina, dan pengelola SPBU.
- Mendesak Pertamina menindak tegas dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi.
- Mewajibkan SPBU memperketat verifikasi dokumen kendaraan untuk mencegah penyalahgunaan.
- Mengusulkan penambahan kuota harian di SPBU dari 8.000 liter menjadi 16.000 liter.
- Mengatur jam operasional SPBU agar antrean lebih terkendali.
- Menegaskan kuota Solar 96 KL dan Pertalite 178 KL sebenarnya sudah memadai.
- Melakukan sidak ke terminal BBM dan Pertamina Patra Niaga untuk memeriksa distribusi.
- Memastikan hasil rapat ditindaklanjuti secara cepat dan transparan.
Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Luwu Timur, Abdul Rauf Ladewang, menyampaikan bahwa kelangkaan ini paling dirasakan nelayan, petani, dan sopir angkutan.
“BBM adalah kebutuhan rakyat, bukan barang mewah. Antrean panjang berhari-hari jelas mengganggu kehidupan masyarakat. Kalau Pertamina bilang pasokan aman, mengapa kondisi di lapangan berbeda?,” tegas Rauf.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan distribusi serta menuntut tindakan tegas bagi SPBU yang terbukti bermain di lapangan.
DPRD Luwu Timur memastikan hasil kesepakatan bersama Pemuda Pancasila tidak berhenti di atas kertas. Tindak lanjut segera akan dilakukan agar masyarakat kembali mendapatkan pasokan BBM secara adil dan merata (NH exp/tim)
