SINJAI, exposetimur.com – Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa di Kabupaten Sinjai mendapatkan sorotan dari Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai.
Kepada exposetimur.com via WhatsApp (Jumat, 9/8) Direktur Kopel Sinjai, Akmal, mengatakan anggaran Desa yang cukup besar yang bersumber dari PADes, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain harusnya dikelola dengan baik oleh Pemerintah Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan justru dikorupsi untuk memperkaya diri sendiri
Akmal menambahkan, dana besar yang mengalir ke Desa kalau di tidak diawasi oleh masyarakat akan menjadi bancakan bagi Pemerintah Desa, apalagi kalau Pemerintah Desa tidak transparan dalam pengelolaannya.
Olehnya itu, selain mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi anggaran Desa, Kopel juga mendesak Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya.
Kopel menilai tugas dan fungsi TP4D dalam mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan (preventif) dan persuasif khususnya belum maksimal
Akmal menyebut, kasus korupsi anggaran desa yang melibatkan Kepala Desa Pasimarannu dan kepala Desa Arabika yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang nilainya masing masing menghampiri setengah milyar rupiah mengindikasikan hal tersebut.
Selain itu, Kopel juga menyoroti model Bimtek yang selama ini dilakukan oleh pihak penyelenggara. Menurut Akmal, seharusnya Bimtek itu meningkatkan kapasitas agar Pemerintah Desa tidak melakukan korupsi. Jangan hanya, Bimtek dijadikan lahan bisnis yang menguras kas desa akan tetapi memberikan dampak positif untuk peningkatan pengetahuan bagi desa untuk mengelola keuangan lebih baik, “pungkas Akmal.
[#Lukman]
