SINJAI, EXPOSETIMUR.com _ Aksi penolakan Gerakan Mahasiswa Bersatu (Germab) terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Sinjai pada Kamis (19/9/2019) lalu, menuai pro dan kontra.
Apa yang dilakukan mahasiswa Germab tentu merupakan hak warga negara yang dilidungi undang-undang, Sehingga tidak ada yang salah dalam hal memperjuangkan Aspirasi dan keluhan rakyat. Terkait pro kontrermabaknya aksi tersebut, semua terpulang pada cara memaknainya.
Seperti yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat, Andi Ihwan Usman melalui rilisnya kepada media ini, minggu 22 September 2019, menurutnya, menyampaikan aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang. Namun kata dia, mahasiswa juga harus menyadari undang-undang terkait fasilitas umum atau publik.
“Jalan Persatuan Raya itu adalah jalan provinsi yang dilalui oleh orang-orang yang dari luar Sinjai melintas,” katanya.
Ihwan menduga, gerakan mahasiswa terkait iuran BPJS Kesehatan adalah gerakan yang ditunggangi. Sebab, keputusan menaikkan iuran BPJS tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bukan Bupati.
“Mahasiswa adalah kaum intelektual, olehnya itu jangan permalukan daerahmu dengan sedikit-sedikit demo di depan Rujab. Kalau mahasiswa menganggap dirinya kaum intelektual berbuatlah yang terbaik untuk Sinjai, bantu Pemerintah membangun daerah ini,” ungkapnya.
Ihwan yang juga kerabat dekat Bupati Sinjai, menyayankan sikap mahasiswa yang merupakan kaum terdidik, berdemo kata dia itu tidak dilarang.
“Akhir-akhir ini jika mahasiswa berdemo pasti kerujab untuk seolah memaksa Bupati agar mereka ditemui padahal tanpa berdemo pun Bupati bisa ditemui dikantor atau di rujab, jadi datanglah baik-baik bicarakan apa yang menjadi problem, jangan terkesan menjadi hakim jalanan,” kata Ihwan.
Lebih jauh kata Ihwan, bahwa berdasarkan informasi masyarakat Sinjai yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS itu sekitar 1,4 persen, artinya sudah 98,6 persen Masyarakat Sinjai sudah menikmati BPJS kesehatan itu.
“Jadi seharusnya adik-adik mahasiswa ini jika ingin berkontribusi untuk daerahnya, ya bantulah pemerintah dengan turun ke masyarakat untuk mengajak yang 1,4 persen ini untuk menjadi peserta BPJS, jangan cuman pintarnya berteriak di jalan,” Ketusnya.
Dikatakan Ihwan, kalau problem rencana kenaikan Iuran BPJS di demo silahkan ke Jakarta, jangan di Sinjai, karena kewenangan semua ada di Jakarta.
“Berdemolah dengan cerdas, anda kan kaum intelektual, berteriak-berteriak, namun itu juga salah sasaran, yang malu siapa?,” Ihwan mengimbuhkan.
Terakhir Ihwan, menyampaikan agar mahasiswa memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya.
“Kalau kaum intelektual pasti paham, satu tahun Bupati memimpin Sinjai itu waktu yang sangat singkat, tidak mungkin juga dalam waktu satu tahun ini semua bisa di kerjakan, Bupati juga manusia biasa bukan mesin, beliau juga butuh berpikir,” pungkas mantan Kepala Desa Aska ini
[rils*]
