MANGGARAI, NTT, exposetimur.com – Aksi unjuk rasa oleh masyarakat adat Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menolak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau geotermal, berujung ricuh pada Rabu (02/10/2024). Bentrokan ini diduga melibatkan kekerasan oleh oknum TNI, Polri, dan Satpol PP terhadap para demonstran, yang menyebabkan beberapa warga mengalami luka-luka. Informasi tentang insiden ini cepat menyebar di media sosial, memicu reaksi keras di kalangan masyarakat.
Kepolisian Daerah (Polda) NTT segera mengeluarkan bantahan atas tuduhan penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Namun, desakan agar kasus ini diusut semakin kuat. Ketua Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD), Jimi Saputra, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mencopot Kapolda NTT dan Kapolres Manggarai, menuding ada upaya menutupi kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat adat Poco Leok.
“Kami mendesak Kapolri serta Kadiv Propam Mabes Polri untuk turun langsung ke lapangan dan menyelidiki dugaan kekerasan aparat terhadap masyarakat Poco Leok. Bukti kekerasan sudah tersebar luas di media sosial, termasuk laporan warga yang mengalami luka-luka akibat tindakan represif aparat,” tegas Jimi saat diwawancarai Exposetimur.com pada Sabtu malam (05/10/2024).
Jimi juga meminta Propam Mabes Polri segera memeriksa seluruh anggota yang terlibat dalam pengamanan aksi tersebut. Selain itu, ia mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan proyek geotermal di Poco Leok, dengan alasan bahwa masyarakat NTT lebih membutuhkan infrastruktur yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih, bukan proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Kami dari KP-GRD sepenuhnya mendukung perjuangan masyarakat Poco Leok untuk menolak proyek geotermal. Kami juga meminta pemerintah menghentikan proyek ini yang berpotensi mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat di Poco Leok,” tutupnya.
Penulis: Eventus
Editor: Tim Redaksi
