MANGGARAI TIMUR, exposetimur.com – Pembagian sembako di Ntorang, Desa Rengkam, yang diduga melibatkan tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Timur, Elpyanus Tote-Mensi Anam (Paket Elemen), menuai kritik tajam dari masyarakat. Insiden ini memicu kekecewaan dan kekhawatiran terkait potensi politisasi bantuan sosial dalam proses Pilkada Manggarai Timur 2024.
Pembagian sembako, yang dilakukan melalui kios milik warga bernama Ninuk, dinilai kurang transparan. Warga menduga kegiatan ini memiliki motif politik, mengingat adanya keterlibatan anggota tim sukses Paket Elemen. Tuduhan ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap integritas kampanye dan proses demokrasi di daerah tersebut.
Menurut keterangan sejumlah warga, sembako yang dibagikan terkesan tidak murni sebagai bantuan sosial, melainkan dimanfaatkan untuk menarik simpati politik.
“Sembako seharusnya diberikan untuk membantu masyarakat tanpa ada maksud politis. Namun, cara pembagiannya malah memperlihatkan indikasi kuat adanya tujuan politik tertentu,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga lainnya juga menyampaikan kekecewaannya. Mereka berharap agar bantuan sosial tidak digunakan sebagai alat politik.
“Kami ingin pemilu yang bersih dan adil, bukan yang tercemar oleh praktik seperti ini. Ini hanya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik,” ujar salah satu warga.
Saat dimintai konfirmasi, Ninuk, pemilik kios tempat pembagian sembako berlangsung, mengaku bahwa dirinya hanya menjalankan aktivitas bisnis seperti biasa.
“Saya menerima pembayaran dari Yut Daud, yang katanya adalah anggota tim sukses Paket Elemen. Saya tidak tahu bahwa kupon-kupon sembako ini berkaitan dengan kegiatan politik mereka,” ujar Ninuk.
Pernyataan ini seolah menegaskan adanya keterlibatan pihak lain di balik pembagian sembako tersebut. Namun, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari tim sukses Paket Elemen terkait tuduhan politisasi bantuan sosial.
Insiden ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik kampanye, khususnya yang melibatkan distribusi bantuan sosial. Publik menuntut agar Pilkada Manggarai Timur berjalan dengan adil, tanpa adanya manipulasi atau politisasi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita membutuhkan Pilkada yang bersih. Bantuan seperti sembako harus diberikan dengan cara yang transparan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Jika hal seperti ini terus terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akan semakin terkikis,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Masyarakat Manggarai Timur berharap pihak berwenang, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), segera menyelidiki insiden ini dan memberikan klarifikasi untuk mencegah kesalahpahaman yang lebih besar. Integritas Pilkada harus dijaga, terutama dengan memastikan bahwa bantuan sosial tidak digunakan sebagai alat kampanye terselubung.
Dengan waktu yang semakin dekat menuju Pilkada serentak pada 27 November 2024, semua pihak diimbau untuk menjaga etika dan aturan dalam berkampanye. Demokrasi yang bersih hanya bisa terwujud jika semua pihak berkomitmen pada prinsip transparansi dan keadilan.
Penulis: Eventus
Editor: Tim Redaksi
