Jakarta, exposetimur.com – Dalam rangka memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan kehutanan, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, memimpin langsung rapat strategis bersama jajaran Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (26/05/2025).
Dengan mengusung tema “Sinkronisasi Tata Kelola Hutan untuk Akselerasi Pembangunan Daerah,” pertemuan ini menjadi forum penting untuk membahas arah kebijakan nasional kehutanan melalui program AstaCita yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya di Luwu Timur.
Turut mendampingi Bupati Irwan dalam pertemuan ini, tim teknis dari Pemkab Lutim, yaitu:
- Plt. Kepala DLH, Muhammad Yusri
- Sekretaris DPMD, Umar Hasan Dalle
- Kabag Pemerintahan, Muhammad Reza
- Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Safiuddin
- Perwakilan Bagian Hukum, Wahyu
- Fungsional Perencana Bappelitbangda, Ragusman.lw
- Fungsional Surveyor Pemetaan Bappelitbangda, Muh. Saleh Syam, S.Hut
Rombongan disambut hangat oleh jajaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, di antaranya:
- Sekretaris Dirjen PS, Enik Eko Wati
- Direktur Penyiapan Kawasan, Dr. Marcus Octavianus Susatyo
- Direktur Penanganan Konflik Tenurial & Hutan Adat, Julmansyah
- Direktur Pengembangan Usaha, Catur Endah Prasetiani
- Direktur Pengendalian, Syafda Roswandi
Juga hadir: Kasubdit PPS, Gunadi; Kasubdit PKTHA, Yuli Prasetyo; Kasubdit PKPS, Reza; Kasubdit PUPS, Agung; Tenaga Ahli Dirjen PS Bidang Hukum, Luhur Kusumo, S.H., M.Si; serta Prof. Muammar, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim Hukum Ditjen PS.
Dalam pemaparannya, Bupati Irwan menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang adaptif dan partisipatif, mengingat potensi besar yang dimiliki Luwu Timur dalam sektor kehutanan, namun masih menghadapi berbagai hambatan struktural.
“Mulai dari keterbatasan akses masyarakat terhadap hutan, kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, hingga status kawasan yang membatasi ruang gerak daerah. Semua ini butuh solusi kebijakan yang kolaboratif,” tegas Irwan.
Ia pun mengajukan sejumlah usulan strategis, seperti:
- Optimalisasi perhutanan sosial sebagai pengungkit ekonomi masyarakat
- Skema peningkatan HHBK melalui pemberdayaan komunitas lokal
- Perlindungan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA)
- Penguatan model kemitraan pengelolaan hutan berbasis sosial
Bupati berharap, pertemuan ini dapat membuka ruang kolaborasi yang konkret antara Pemkab Lutim dan Kementerian Kehutanan dalam menjawab tantangan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami menginginkan dialog kebijakan yang terbuka agar pusat dan daerah dapat berjalan seirama demi terwujudnya Luwu Timur Maju dan Sejahtera,” tutupnya.
Rapat ini menandai komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menghadirkan tata kelola hutan yang berkeadilan, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
