Palu, 10 Juli 2025 – Kabupaten Luwu Timur kembali menunjukkan eksistensinya dalam pembangunan wilayah berbasis tata ruang pada Forum Koordinasi Pembangunan Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung Wanita Bidara Wasia, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Forum ini diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menteri Koordinator Bidang PIPW, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka forum dengan menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMN 2025–2029 dengan RPJMD seluruh pemerintah daerah di Sulawesi melalui pendekatan penataan ruang.
> “RDTR dan RTRW bukan sekadar dokumen teknis, tetapi peta jalan pembangunan. Kami dorong semua daerah untuk segera merampungkan legalisasi RDTR dan integrasi OSS demi mendorong investasi dan pertumbuhan berkelanjutan,” ujar AHY.
Acara ini menjadi ruang strategis menyatukan visi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan ruang Sulawesi. Hadir pula Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BIG Muh Aris Marfai, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas PUPR se-Sulawesi.
Lutim Tampilkan Inovasi Tata Ruang Berbasis OSS
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur, Syahmuddin, tampil sebagai narasumber dalam sesi talkshow bertema “Tantangan Penataan Ruang Pulau Sulawesi.” Ia menyampaikan praktik terbaik Kabupaten Luwu Timur dalam penyusunan RTRW dan RDTR, yang kini telah terintegrasi ke sistem Online Single Submission (OSS).
“Luwu Timur telah menuntaskan RTRW dalam bentuk Perda Nomor 1 Tahun 2025, serta menyusun tujuh dokumen RDTR. Empat di antaranya sudah terbit dalam Perbup dan telah terkoneksi OSS,” jelas Syahmuddin.
RDTR yang dimaksud meliputi kawasan perkotaan Malili, Wotu, Matoto, dan Towuti, dengan satu kawasan masih dalam proses finalisasi OSS. Inisiatif ini menjadikan Luwu Timur sebagai salah satu daerah percontohan dalam pengintegrasian tata ruang dan sistem perizinan berusaha.
Ia pun mengapresiasi dukungan penuh dari Bupati H. Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler, yang konsisten mendorong percepatan digitalisasi tata ruang.
Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah, Kawal Tata Ruang untuk Indonesia Timur
Forum ini mendorong percepatan revisi RTRW di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta memastikan setiap dokumen tata ruang menjadi instrumen hukum dalam menyokong kemudahan investasi, pengendalian ruang, dan penyediaan infrastruktur dasar.
Langkah Luwu Timur dinilai sejalan dengan semangat nasional dalam memastikan bahwa pembangunan wilayah tak hanya merata, namun juga berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap kolaborasi lintas sektor ini bisa mempercepat pemerataan pembangunan khususnya di Kawasan Timur Indonesia,” tutup AHY dalam sesi refleksi strategis forum. (rils rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
