Luwu Timur — Isu banjir yang berulang di Kecamatan Burau kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Sarkawi Hamid, angkat bicara dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Kamis, 17 Juli 2025, dengan menegaskan bahwa pemerintah harus segera bertindak menyeluruh, terutama terhadap potensi penyebab utama banjir.
Tiga desa yang terdampak — Lauwo, Lagego, dan Burau Pantai — telah berkali-kali terendam banjir, yang tak hanya merusak rumah dan fasilitas warga, tetapi juga mengganggu arus lalu lintas di ruas jalan poros Sulawesi Selatan.
Sarkawi, yang juga Ketua Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), menyampaikan apresiasi atas langkah awal Pemkab Lutim yang menurunkan tim teknis ke lapangan, namun ia menekankan bahwa langkah ini harus berlanjut pada aksi nyata dan tegas, termasuk menyentuh akar persoalan: aktivitas perkebunan kelapa sawit milik PTPN XIV.
“Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda menurunkan tim teknis, tapi langkah ini tidak boleh berhenti di penyelidikan semata. Harus ada dialog serius dan tanggung jawab nyata dari pihak PTPN XIV,” ujar Sarkawi lantang.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler sebelumnya telah merespons pemandangan umum Fraksi PAN dan GPR, menyebut bahwa banjir menjadi perhatian serius pemerintah dan tim teknis sudah dikerahkan untuk menelusuri penyebab sekaligus solusi permanen.
Namun, Sarkawi menilai, jika memang terbukti aktivitas perkebunan PTPN XIV berperan dalam perubahan tata air di kawasan tersebut, maka perusahaan negara itu tidak boleh lepas tangan.
“Warga sudah terlalu lama dirugikan. Kalau terbukti penyebab utamanya adalah kegiatan perkebunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, maka PTPN XIV harus ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia mendesak agar tim teknis tidak hanya mengkaji teknis saluran air atau bangunan penahan, tetapi melibatkan dialog terbuka dengan pihak perusahaan, termasuk evaluasi izin dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Ini soal keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan warga menjadi korban rutin setiap kali hujan deras datang,” tegas Sarkawi.
DPRD Luwu Timur, sambungnya, siap mendorong penguatan kebijakan lingkungan dan pemulihan daerah tangkapan air yang rusak akibat ekspansi industri.
Menurut Sarkawi, banjir di Burau adalah contoh nyata bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi pengawasan lingkungan akan selalu menimbulkan krisis sosial.
Sarkawi pun mengajak seluruh elemen pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi jangka panjang. Jika tidak segera diatasi, ia khawatir, kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan pemerintah bisa terkikis.
“Banjir bukan hanya soal air yang mengalir, tapi juga tentang keadilan bagi masyarakat kecil yang terus menanggung dampaknya. Sudah waktunya kita berpihak pada mereka,” pungkasnya.
