FLORES TIMUR, exposetimur.com – Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang terjadi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 3 November 2024 telah mengundang keprihatinan besar. Pada Kamis, 14 November 2024, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Panglima TNI, Kepala BNPB, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Pusat PVMBG, mengunjungi posko pengungsian di Kecamatan Titehena untuk memberikan dukungan langsung bagi warga terdampak erupsi.
Namun, kunjungan ini menjadi sorotan publik setelah sebuah video dialog antara Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Flores Timur viral di media sosial. Dalam video tersebut, ketika ditanya apakah telah mengunjungi lokasi terdampak, Kepala Dinas menjawab belum, meskipun timnya sudah turun ke lapangan. Menanggapi hal tersebut, Maruarar Sirait mengatakan, “Saya bersama Kepala BNPB turun tangan langsung, jadi saya tidak pakai tim-timan,” yang memicu reaksi keras dari masyarakat.
Kritik Keras Terhadap Penjabat Bupati Flores Timur
Yosep K. Thomas Lagam, mantan ketua dan pendiri Ikatan Mahasiswa Flobamora Samarinda, Kalimantan Timur, turut menanggapi situasi ini. Menurut Yosep, Penjabat Bupati Flores Timur, Sulastri Rasyid, S.Pi, M.Si, dinilai lamban dalam merespons bencana erupsi Gunung Lewotobi dan kurang tanggap terhadap kebutuhan warga terdampak. Ia menegaskan, kunjungan Wakil Presiden beserta rombongan membawa dukungan moral bagi masyarakat Flores Timur, sekaligus membuka mata masyarakat akan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
“Bencana alam bukan soal seremonial yang hanya butuh wacana. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang turun langsung dan menunjukkan perhatian nyata,” ujar Yosep, menyoroti lambannya pemerintah daerah dalam mengambil langkah cepat terkait penanganan bencana.
Tuntutan Perubahan dan Tindakan Tegas dari Pemerintah Provinsi NTT
Menyikapi kondisi ini, Yosep mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk mengambil langkah tegas terhadap Penjabat Bupati Flores Timur. Selain itu, Yosep menilai Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Flores Timur gagal menjalankan tugasnya dengan optimal dalam penanganan bencana, dan berharap agar penempatan pejabat di masa mendatang lebih selektif berdasarkan kompetensi dan kepedulian terhadap masyarakat.
“Harapannya, pemerintah ke depan dapat menempatkan pejabat dengan kompetensi yang sesuai dan peduli terhadap kondisi masyarakat, terutama saat bencana,” tambahnya.
Dengan kritik ini, masyarakat berharap agar penanganan bencana di Flores Timur menjadi lebih cepat, tanggap, dan menunjukkan keberpihakan nyata terhadap warga terdampak.
Penulis: Eventus
Editor: Tim Redaksi
