Majene, exposetimur.com – Forum konsultasi publik untuk rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 di Kabupaten Majene menuai sorotan dari DPRD Majene, Rabu, 5 Mei 2025.
RKPD merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene juga mengevaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam forum tersebut.
Namun, absennya pimpinan DPRD Majene dalam forum itu memunculkan berbagai spekulasi dan kritik di kalangan legislatif.
DPRD Majene Pertanyakan Transparansi Pemkab
Ketidakhadiran pimpinan DPRD Majene bukan karena ketidaktertarikan, melainkan karena tidak menerima undangan resmi dari Pemkab Majene. Hal ini memicu diskusi hangat di grup internal anggota DPRD.
Seorang anggota DPRD Majene mempertanyakan alasan forum konsultasi yang membahas RKPD, RPJPD, dan RPJMD ini tidak melibatkan pimpinan dewan.
“Tentu menimbulkan tanda tanya. Ada apa sampai pimpinan DPRD tidak dilibatkan dalam kegiatan itu? Jangan-jangan ada tindakan penyusunan rencana kerja yang tidak sesuai aturan,” ungkapnya.
Tim Exposetimur.com mencoba menggali informasi lebih lanjut terkait tidak diundangnya pimpinan DPRD. Saat menemui Bagian Umum Pemkab Majene, pihaknya meminta agar klarifikasi dilakukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector kegiatan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi ke Sekretariat DPRD Majene, pihaknya mengaku tidak menerima undangan resmi hingga kegiatan selesai.
Anggota DPRD Hadir, Pimpinan Tak Terlibat
Meski tidak ada undangan untuk pimpinan DPRD, forum tersebut tetap dihadiri oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Sarifuddin dari Fraksi Demokrat. Namun, anggota lainnya menyayangkan sikap Pemkab yang mengabaikan peran pimpinan DPRD dalam agenda strategis ini.
Hingga berita ini dimuat, Exposetimur.com terus menggali informasi lebih lanjut guna mengetahui alasan pasti Pemkab Majene tidak melibatkan pimpinan DPRD dalam forum konsultasi publik RKPD, RPJPD, dan RPJMD 2025. (sn).
