BULUKUMBA, Exposetimur.com – Upaya pembentukan Pansus oleh DPRD Bulukumba terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), berangkat dari adanya keluhan dan keresahan dari masyarakat adanya indikasi tidak tetap sasaran.
Hal ini kemudian mendapat reaksi para Kepala Desa di Bulukumba yang menolak adanya pansus tersebut, penolakan itu dibuktikan dengan mendatangi kantor DPRD Bulukumba, pada Senin 13 Juli 2020, kemarin.
Menyikapi hal tersebut, Kader Aktivitas Muda Indonesia angkat bicara dan menyayangkan sikap Kepala Desa yang tidak ingin adanya pansus BLT dalam mengawal penyaluran bansos ini, padahal menurutnya, apa yang dilakukan Dewan merupakan fungsi yang jelas selaku wakil rakyat yang dipundaknya diletakkan amanah rakyat yang diwakilinya. Ia kemudian mengancam apabila DPRD membatalkan pansus ini, maka akan ada reaksi gerakan yang dilakukan rakyat karena ketidak percayaan pada lembaga legislatif lagi.
“Kami sangat menayangkan reaksi oknum Kades terhadap adanya pansus BLT ini, padahal jelas fungsi dewan adalah mengawasi semua penggunaan anggaran negara. Jadi menjadi pertanyaan bagi kami jika ada protes yang dilakukan. Kami jg meminta kepada DPRD agar jangan coba coba untuk membatalkan pansus bantuan sosial ini, mengingat ini menjadi aspirasi masyarakat sebelumnya yang di tindak lanjuti. Membatalkan pansus sama halnya mempermalukan lembaga yang bisa di katakan tempatnya rakyat untuk mengadu” Tegas Mujahidin melalui pesan pribadinya, Selasa (14/07/2020).
“Silahkan DPRD bekerja, itu sudah tugasnya, saya juga akan melakukan pelaporan ke Kejaksan Negeri Bulukumba. Jangan main main dengan hak rakyat apalagi memakan duit rakyat. Kalaupun pansus di batalkan, maaf saja kalau saya mengcurigai bahwa DPRD sudah melakukan kongkalikong” Pungkas Mujahidin, kader komunitas aktivis muda indonesia ini.
(red)
