MAJENE, exposetimur.com – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FKIP Unsulbar, Cabang Majene, kembali mendesak Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Majene untuk segera memberhentikan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Majene. Desakan ini muncul akibat penilaian bahwa kinerja Direktur Utama tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021, yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusda Aneka Usaha Majene.
Asfin, salah satu aktivis HMI Cabang Majene, menyebutkan bahwa selama 3 hingga 4 bulan masa jabatannya, Direktur Utama Perusda dinilai gagal menjalankan tugas pokoknya, terutama terkait perencanaan bisnis. “Direktur utama tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam perda, terutama dalam hal perencanaan bisnis yang seharusnya dilakukan sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2021,” ujar Asfin kepada wartawan, Rabu (23/10).
Dalam Perda tersebut, lanjut Asfin, dijelaskan bahwa Direksi memiliki 64 kewajiban, salah satunya adalah menyusun perencanaan bisnis lima tahun, melakukan evaluasi kondisi perusahaan, serta menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan, dan program kerja yang harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Namun, hingga saat ini, Direktur Utama dinilai belum memenuhi tanggung jawab tersebut.
“Dengan dasar perda tersebut, jelas bahwa Direktur Utama Perusda tidak menjalankan tugasnya. Kami meminta Pjs Bupati Majene segera mengambil langkah untuk memberhentikan Direktur Utama. Jika tidak, kami akan menggelar aksi demonstrasi jilid II, setelah sebelumnya melakukan aksi di depan Kantor Perusda Majene,” tegas Asfin.
Diketahui, setelah aksi demonstrasi yang berlangsung pada Jumat lalu, Direktur Perusda melaporkan mantan Pejabat Direksi Perusda ke pihak berwenang atas dugaan penyelewengan dan pencurian dokumen perusahaan. Dugaan ini diungkapkan dalam laporan resmi sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi di internal Perusda Aneka Usaha.
Permintaan pemberhentian ini merupakan bagian dari kritik yang lebih luas terhadap manajemen Perusda Aneka Usaha Majene, yang dianggap tidak efektif dalam menjalankan mandatnya untuk memajukan ekonomi daerah. HMI Cabang Majene berjanji akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan konkret dari pihak pemerintah daerah. (sn/exp).
