Makassar — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, tampil sebagai perwakilan calon wisudawan dalam acara ramah tamah Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Rabu malam (15/04/2026).
Di hadapan ratusan calon doktor dan magister, Irwan menyampaikan refleksi perjalanan akademiknya yang sarat tantangan. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.
“Saya merasakan langsung bagaimana beratnya menempuh pendidikan tinggi. Karena itu, saat dipercaya memimpin daerah, saya berkomitmen agar tidak ada generasi muda yang terhenti pendidikannya hanya karena keterbatasan biaya,” ungkapnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Kartu Luwu Timur Pintar, sebuah inisiatif pemerintah daerah yang membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat hingga jenjang perguruan tinggi.
Irwan dijadwalkan mengikuti prosesi wisuda bersama 437 calon wisudawan lainnya pada Kamis (16/04/2026). Ia juga menyampaikan apresiasi kepada civitas akademika UMI atas kontribusinya dalam membentuk kapasitas intelektual dan kepemimpinannya.
Pada periode ini, Pascasarjana UMI meluluskan 438 mahasiswa yang terdiri atas 362 magister, 66 doktor, serta 10 lulusan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau. Menariknya, wisuda kali ini juga diikuti mahasiswa internasional dari Aljazair dan Qatar, menandakan daya tarik global institusi tersebut.
Direktur Pascasarjana UMI, La Ode Husen, menyebutkan bahwa keberagaman latar belakang lulusan menjadi kekuatan dalam membangun jejaring keilmuan yang lebih luas.
Sementara itu, Rektor UMI, Hambali Talib, menekankan pentingnya peran lulusan dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat serta menjaga integritas di tengah persaingan global.
“Ilmu yang diperoleh harus memberi manfaat nyata. Integritas dan daya saing menjadi kunci bagi para alumni dalam menghadapi tantangan masa depan,” pesannya.
Kehadiran Bupati Luwu Timur dalam forum akademik tersebut tidak hanya menjadi simbol keberhasilan personal, tetapi juga representasi komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
(rils/kominfo-sp | diolah)
