Luwu Timur, — Pemerintah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur terus mendorong penguatan literasi politik di kalangan generasi muda melalui kegiatan sosialisasi pendidikan politik yang menyasar pelajar SMA/SMK se-daerah. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur ini berlangsung pada Senin (04/05/2026).
Mengusung tema “Pemilih Pemula Cerdas untuk Indonesia Berkualitas”, kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aini Endis Anrika, mewakili Bupati Luwu Timur.
Dalam sambutannya, Aini menegaskan bahwa pemilih pemula memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi, sehingga diperlukan pemahaman yang matang, sikap kritis, serta kesadaran politik yang baik.
“Pemilih pemula bukan sekadar pelengkap dalam proses demokrasi. Mereka adalah penentu masa depan kebijakan publik. Oleh karena itu, penting memiliki pengetahuan dan kesadaran politik yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperluas edukasi politik guna menciptakan iklim demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas di tingkat lokal.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur Harisah Suharjo, Kepala Kesbangpol Salam Latif, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Irfan Lahabu, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Pawennari.
Dalam paparannya, Harisah Suharjo mendorong para pelajar untuk menjadi agen informasi yang mampu menyebarluaskan pemahaman politik yang benar di lingkungan sekitarnya.
“Pemilih pemula harus cerdas dalam menentukan pilihan, agar wakil rakyat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan integritas,” tegasnya.
Sementara itu, Salam Latif menekankan bahwa pendidikan politik merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelajar tidak hanya memahami hak pilihnya, tetapi juga mampu menjalankan peran sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.
(Rilis/Kominfo-SP | diolah)
