Exposetimur.com, SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai terus memperkuat modernisasi tata kelola pendapatan daerah melalui peluncuran Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Non Tunai Masyarakat Digital yang dirangkaikan dengan Launching Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026, di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sinjai, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Sinjai yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, serta dihadiri Ketua Komisi II DPRD Sinjai Andi Ridwan Darul Aqzah Palevi Asapa, jajaran kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, dan perwakilan wajib pajak.
Kepala Bapenda Sinjai, H. Andi Adeha Syamsuri, menegaskan bahwa pelaksanaan Pekan Panutan PBB-P2 merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk membangun budaya taat pajak sekaligus mempercepat transformasi pelayanan perpajakan berbasis digital.
Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non tunai tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Melalui Pekan Panutan PBB-P2 ini, kami ingin memperkuat sinergi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Inovasi layanan digital diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan SPPT PBB-P2 Tahun 2026 kepada para camat, lurah, dan kepala desa, yang dilanjutkan dengan pembayaran PBB-P2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi II DPRD, kepala OPD, para camat, lurah, kepala desa, serta perwakilan wajib pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non tunai dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak tepat waktu.
Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sinjai menargetkan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp6,5 miliar, meningkat dari target tahun sebelumnya yang sebesar Rp6 miliar. Target tersebut dinilai realistis setelah realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2025 berhasil mencapai Rp7.204.921.515, melampaui target yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Bapenda telah mencetak 245.053 lembar SPPT PBB-P2 dengan total nilai ketetapan pajak mencapai Rp7.584.328.267. Sementara itu, hingga 13 Juli 2026, tunggakan PBB-P2 sejak 2014 tersisa Rp2.258.284.085, setelah realisasi pembayaran tunggakan mencapai Rp405.617.615.
Selain memperluas kanal pembayaran digital, Bapenda Sinjai juga terus mengembangkan Dashboard Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) yang memungkinkan pemantauan penerimaan pajak dan retribusi secara real time, sehingga pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Mewakili Bupati Sinjai, Sekretaris Daerah Andi Jefrianto Asapa mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan PBB-P2 sebagai upaya nyata meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai penopang utama pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengajak seluruh ASN menjadi teladan dalam membayar PBB-P2 tepat waktu serta mengajak masyarakat untuk tidak menunda kewajiban perpajakannya. Kepatuhan kita hari ini akan menentukan kualitas pembangunan Kabupaten Sinjai di masa depan,” tegasnya.
Sekda juga meminta camat, lurah, kepala desa, dan seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan Bapenda dalam mempercepat distribusi SPPT, mengedukasi masyarakat, serta mendorong pemanfaatan layanan pembayaran digital agar target penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 dapat kembali terlampaui.
Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak, Bapenda Sinjai turut menyiapkan berbagai bingkisan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 selama pelaksanaan Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2026 berlangsung.
(Rils Humas Kominfo|AM)
