LUWU TIMUR — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada program yang memiliki urgensi dan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, saat membacakan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (7/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur itu dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Ketua Komisi I DPRD, Sukman Sadike. Hadir pula jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Dalam penyampaiannya, Puspawati mengapresiasi pandangan yang disampaikan lima fraksi DPRD. Menurutnya, berbagai masukan tersebut mencerminkan perhatian sekaligus tanggung jawab legislatif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang tinggi dari semua fraksi dengan memberikan saran yang bersifat konstruktif, obyektif, dan rasional,” ungkapnya.
Pendidikan dan Infrastruktur Tetap Jadi Perhatian
Menjawab pandangan Fraksi NasDem, pemerintah menjelaskan bahwa penyusunan prioritas pembangunan sarana pendidikan dilakukan dengan mengacu pada data yang tersedia melalui aplikasi Satu Data Pendidikan.
Sementara terkait kondisi SDN 209 Mantaipi, pemerintah masih menunggu hasil kajian struktur bangunan sebagai dasar menentukan langkah penanganan yang tepat.
Adapun terhadap pandangan Fraksi PAN, pemerintah memaparkan sejumlah strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut mencakup optimalisasi penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pengembangan layanan kesehatan melalui program Spesialis Juara, penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur berdasarkan skala prioritas, hingga peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat.
Realisasi Anggaran Didorong Lebih Efektif
Menanggapi Fraksi Golkar, Puspawati menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong percepatan realisasi belanja daerah melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.
Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menghasilkan capaian pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.
Sementara kepada Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, pemerintah kembali menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Penyediaan sarana dan prasarana juga terus diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan dalam menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menempatkan perubahan APBD sebagai instrumen penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah sekaligus menajamkan kembali arah penggunaan anggaran.
Puspawati menegaskan pentingnya pengawasan secara bersama antara pemerintah daerah, DPRD dan Inspektorat agar anggaran yang tersedia benar-benar terkonsentrasi pada program yang mendesak, tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya diharapkan dapat berjalan secara konstruktif dengan tetap mengedepankan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, perubahan anggaran tidak sekadar menjadi penyesuaian fiskal, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat pencapaian target pembangunan Kabupaten Luwu Timur.
(Rils/kominfo-sp|diolah)
