LUWU TIMUR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah bersama pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, capaian tersebut merupakan kemajuan kelembagaan yang penting dalam mendorong perluasan akses keuangan hingga tingkat daerah.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun serta memperkuat kelembagaan TPAKD.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Prabowo turut menyoroti keberagaman masyarakat yang menerima manfaat dari perluasan akses keuangan. Kelompok tersebut mencakup pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
Keterlibatan berbagai kelompok itu mencerminkan pentingnya layanan keuangan yang dapat menjangkau masyarakat dari beragam latar belakang dan sektor ekonomi.
Usai mengikuti Rakornas, Bupati Irwan Bachri Syam menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen memperkuat peran TPAKD agar manfaat program akses keuangan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Menurutnya, kemudahan memperoleh layanan keuangan yang aman dan legal merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung produktivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pedagang.
“Apa yang disampaikan Bapak Presiden sejalan dengan visi kami di Luwu Timur. TPAKD harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya sampai ke desa-desa. Jangan hanya formalitas kelembagaan, tapi harus jadi jembatan agar petani, nelayan, pedagang, dan UMKM kita mudah mengakses permodalan dan layanan keuangan yang aman dan legal,” tegas Irwan.
Ia berharap penguatan koordinasi lintas sektor dapat mendorong program TPAKD yang lebih tepat sasaran, terutama dalam membuka peluang pembiayaan bagi masyarakat produktif yang selama ini menghadapi keterbatasan akses keuangan.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pun diharapkan dapat terus mengoptimalkan peran TPAKD sebagai penghubung antara masyarakat, lembaga keuangan, dan program pemerintah, sehingga perluasan akses keuangan tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
(Rils/Kominfo-SP, diolah)
