MAKASSAR, exposetimur.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Sulawesi Selatan mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat atas proses hukum laporan Markas Daerah (MADA) Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Sulsel terkait kasus Alat Kesehatan (Alkes ) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji dan Labuang Baji Makassar yang dilaporkan akhir Juli 2019 lalu dimana sudah di tangan Pidana Khusus (Pidsus).
Ketua Umum DPW BAIN HAM RI Sulawesi Selatan, Djaya Jumain mengatakan apa yang di laporkan Mada LMPP Sulsel terkait dugaan tindak pidana kasus korupsi pengadaan Alkes RSUD Haji dan RSUD Labuang Baji Makassar APBN 2018 dalam proses tender lelang yang disinyalir tidak sesuai proses yang telah ditentukan perlu mendapat support dan dukungan semua elemen masyarakat agar kasus ini tidak mandek di tengah jalan.
“Permintaan Mada LMPP Sulsel kepada Kejati Sulsel untuk percepatan proses hukum untuk Rumah Sakit Labuang Baji dan Rumah Sakit Haji Makassar adalah hal yang wajar agar kerugian keuangan Negara dapat terselamatkan,” ujar Djaya Jumain.
Sebelumnya Mada LMPP Sulsel melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang di serahkan ke Kejati Sulsel, yakni kasus pengadaan Alkes RSUD Haji APBN 2018 yang melibatkan pihak Rumah Sakit dan rekanan PT Naura Permata Nusantara dan RSUD Labuang Baji Makassar yang sama sama mendapat anggaran puluhan miliar rupiah dengan melibatkan PT Yobel Prima Nusantara, PT Ilong Prayatna dan PT Anugerah Agape Abadi, sebagai rekanan.
” Kami dari DPW BAIN HAM RI Sulawesi Selatan ikut mengawal proses hukum yg sementara berproses dan menyerahkan sepenuhnys proses hukum As.Pidsus Kejati Sulsel dan menunggu hasil yang di harapkan sebagai komitmen bersama dalam menyelamatkan uang Negara,” tutup Djaya Jumain.
[#source:bain_ham/edits1]
