Matim, exposetimur.com – Sejumlah aktivis Gerakan Pemuda Demokratik (GPD) Manggarai Timur bersama Aliansi Masyarakat Nanga Mbaur Peduli Tanah Watu Pajung melakukan penyegelan kantor Desa Nanga Mbaur pada Kamis 26 Agustus 2021.
Penyegelan ini terjadi karena Kepala Desa Nanga Mbaur, Warkah Jaludin tidak merespon surat masuk perihal permohonan klarifikasi terbuka soal polemik penyerahan tanah Watu Pajung kepada Pemkab Manggarai Timur.
“Surat permohonan klarifikasi terbuka tersebut sudah kami bawa ke kantor desa Nanga Mbaur pada hari senin 23 september 2021 dan diterima langsung oleh salah satu staff desa Yusuf Rama”, tutur Sulatin selaku sekretaris Gerakan Pemuda Demokratik Manggarai Timur.
Karena tidak mendapat surat balasan dari Pemerintah Desa Nanga Mbaur soal permohonan klarifikasi terbuka, mereka kembali datang memperjelas surat tersebut.
“Kami follow up perkembangannya dengan sowan ke Kantor Desa Nanga Mbaur dengan niat baik agar bertemu langsung dengan Kepala Desa Nanga Mbaur Bapak Warkah Jaludin pada hari rabu 25 september 2021 dan Kami hanya bertemu dengan Sekretaris Desa Bapak Syahjudin. Menurut penuturan Pak Sekdes Nanga Mbaur itu bahwa surat masuk dari kami GPD-MATIM sudah didisposisi oleh Kades Nanga Mbaur. Hanya saja, Bapak Kades belum menyatakan sikap apakah ia terima atau tidak soal permohonan klarifikasi terbuka tersebut. Mendengar pernyataan itu, kami sampaikan ke sekdes bahwa kami ingin memastikan agar segera mungkin Kepala Desa Nanga Mbaur memberi tanggapan terkait surat kami.” tutur Sulatin
Syahjudin kemudian memberi jawaban atas harapan aktivis bahwa dirinya akan menyampaikan jawaban dari kades melalui WhatsApp , “Nanti saya infokan terkait jawaban Kades Nanga Mbaur via Whatsapp” tutur Sulatin menirukan penyampaian Sekdes.
Didalam penantian yang lama terkait jawaban Kades Nanga Mbaur tersebut baru kami mendapatkan jawabannya.
Masih pada 25 september 2021, malam tepatnya pukul 20.33 WIT Handphoneku berdering tetiba pesan Whatsapp masuk dari Bapak Sekretaris; “Assalamualaikum, Terkait Surat kemarin dan hasil koordinasi tadi siang. Setelah dikonfirmasi, Pak Kades tetap putuskan.( Surat di Disposisi ) Saran beliau, Temui Bupati atau Pengadilan kaitan degan Berita Acara tersebut. Kurang lebih begitu nana hasil koordinasi”. (Pesannya sudah saya sempurnakan EYDnya)
“Kami merasa Kepala Desa Bapak Warkah Jaludin mempermainkan ikhtiar baik kami dalam mengadvokasi persoalan Tanah Watu Pajung. Hari ini kami menduduki Kantor Desa karena merasa kecewa dengan pelayanan Pemerintah Desa Nanga Mbaur. Kami makin kecewa karena hari ini tidak ada satu orang pun staff Desa Nanga Mbaur masuk kantor. Sehingga kami putuskan untuk menyegel sementara Kantor Desa Nanga Mbaur sampai Kepala Desa bicara soal penyerahan Tanah Watu Pajung”, kecam Indra Haya Korlap Gerakan Pemuda Demokratik (GPD) Manggarai Timur.
Kami sudah konfirmasi dengan Bapak Sekretaris Desa terkait tidak adanya staff Desa di Kantor Desa. Mereka beralibi bahwa hari ini adalah hari libur. Hari libur yang dikaitkan dengan pesta demokrasi di Desa Nanga Mbaling.
Sementara secara terpisah, Camat Sambi Rampas membantah keterangan Sekdes Nanga Mbaur terkait dengan hari libur. “Bapak Camat justru mengatakan bahwa tidak ada hari libur untuk hari ini” Bebernya.
