LUTIM, exposetimur.com | Aliansi Rakyat Miskin Lingkar Tambang dan Pospera geruduk DPRD Luwu Timur lantaran kecewa Rapat Dengan Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel tertunda padahal jadwal sudah ditetapkan pada 11 Agustus 2022, Selasa (06/09/2022).
Gabungan kedua Aliansi ini sudah sejak lama prihatin atas aktifitas PT. Panca Digital Solution (PDS) karena di anggap telah penggunaan pasilitas pelabuhan waru-waru Lampia yang di duga tidak memiliki sejumlah izin yang seharusnya wajib dimiliki perusahaan.
Wafiq Siddik, salah satu peserta aksi kemudian meminta Wakil Rakyat Luwu Timur memanggil pihak PT. PDS untuk memberikan klarifikasi serta mendesak agar pihak DPRD Luwu Timur melakukan langkah aspiratif agar RDP yang ditunda tersebut segera dilaksankan. Karena menurutnya menjadi pertanyaan ada apa RDP yang sudah terjadwal itu di tunda.
“Kami meminta Wakil Rakyat di Luwu Timur untuk mendorong RDP segera dilaksanakan, ada apa kok di tunda?”. Hadirkan PT. PDS untuk berikan penjelasan terkait izin yang mereka miliki, jangan terkesan di biarkan karena sama saja merusak, baik kampung maupun regulasi kepatuhan” Pungkas Wafiq.
Wafiq juga menegaskan bahwa dirinya siap ke Jakarta untuk menuntut persoalan tersebut jika pihak pihak terkait tidak melakukan tindakan nyata terkait PT PDS.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Muh. Siddiq yang menerima massa aksi mengatakan bahwa akan menindak lanjuti apsirasi tersebut, Ia kemudian meminta Sekertaris Dewan (Sekwan) agar membuat surat yang ditujukan kepada Komisi VII DPR RI dan Kementrian terkait atas persoalan yang di sampikan massa aksi.
Menurut Muh. Siddik bahwa sesuai aturan, bahwa setiap perusahaan pemilik izin harus memiliki terminal dan pelabuhan sendiri, bahkan kata dia, dirinya siap mengeluarkan dana pribadi untuk memboyong Aliansi Masyarakat ke ibu kota Negara jika tidak ada tanggapan dari DPR RI dan Kementrian terkait.
Saat menerima peserta aksi, Muh.Siddik ikut didampingi anggota DPR Luwu Timur Najamuddin dan Abduh.
Sebelum membubarkan diri, massa aksi berharap adanya tindakan nyata dari semua pihak terkait, dan tidak hanya sekedar pemanis, karena mereka menegaskan tidak akan berhenti mengawal persoalan ini hingga mengikuti ketentuan atau kalau tetap kebal aturan, maka mereka minta PT. PDS angkat kaki dari bumi Luwu Timur.
