PT. PDS Dilarang Gunakan Jalan Nasional, Berikut Penjelasan Ketua Komisi D DPRD Sulsel

Kunjungan tim komisi D DPRD Sulsel beberapa waktu lalu di lokasi tambang PT PDS Luwu Timur

Lutim, exposetimur.com | Serangkaian kegiatan Komisi D DPRD Sulsel terkait persoalan PT. PDS ahirnya terjawab,  setelah pada hari Kamis, 13 Oktober 2020 mengadakan rapat internal dengan dinas terkait.

Atas hasil tersebut, pihak Aliansi Masyarakat Miskin Lingkar Tambang Luwu Timur, mengaku mencoba meminta konfirmasi ke pihak Komisi D tentang apa yang menjadi kesimpulan dari hasil rapat tersebut, namun kata dia hanya disampaikan hasil rekomendasi penghentian aktifitas PT .PDS, dan tidak di berikan salinan rekomendasi yang mereka minta.

” Wakil ketua Komisi D pak Jon beserta anggota Komisi pak Taqwa mengatakan bahwa komisi D Telah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian PT PDS Ke Dinas terkait…akan tetapi  setelah saya minta salinan surat tersebut ke pada salah satu anggota DPR komisi D yaitu pak Taqwa, beliau menjawab tidak berani memberikan surat tersebut. ini sangat ganjil, kenapa mesti kami tidak di berikan sementara dari pihak kami yang pelapor… mohon petunjuk pak PRES…mohon bantuannya…wslm” Demikian isi tulisannya Wahyuni melalui rilisnya ke team work exposetimur, Ahad (16/10/2022).

Atas pertanyaan pihak pelapor tersebut, exposetimur mencoba meminta tanggapan Ketua Komisi D DPRD Sulsel Drg. Andi Rachmatika Dewi.

Kepada exposetimur, Drg Andi Rachmatika Dewi menjelaskan bahwa pada prinsipnya semua aspirasi akan dikawal sesuai tugas Dewan, namun masyarakat juga perlu memahami bahwa semua punya aturan.

” Pada dasarnya
penggunaan jalan negara yang tidak memiliki ijin, kita minta di hentikan
termasuk Amdal lalin.” Jelas kader pantai Nasdem ini,

Lebih jauh Drg Andi Rachmatika Dewi menjelaskan bahwa terkait pertanyaan pihak pelapor yang tidak di berikan salinan rekomendasikan tersebut, karena belum surat belum di tanda tangani Ketua.

” kita harap teman teman, jangan cepat berasumsi jika tidak pihak kami belum berani memberikan salinan surat rekomendasi terkait kasus PT PDS. Ininya bukan tidak mau tetapi belum di tanda tangani ketua DPRD. Senin kalau sudah di tanda tangani, pasti kami expose” Jelasnya

Baca Juga :   Bupati Bulukumba Bersama Anggota DPR RI Lakukan Peletakan Batu Pertama Program KOTAKU

Diketahui bahwa sebelumnya Komisi D DPRD Sulsel telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu kemudian dianjurkan kunker ke PT PDS Luwu Timur untuk melakukan peninjauan langsung terkait perizinan dan lingkungan dan hasilnya, Komisi D DPRD Sulsel mengeluarkan rekomendasi pelarangan penggunaan jalan nasional karena belum memiliki izin dan amdal lalin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *