MANGGARAI TIMUR, exposetimur.com – Rasa kecewa mendalam dirasakan oleh sejumlah aparat Desa Rengkam setelah kebijakan pemotongan gaji honor mereka dilakukan secara sepihak oleh bendahara desa. Pemotongan ini diklaim untuk menambah saldo persiapan pemekaran desa, namun dilakukan tanpa adanya persetujuan maupun musyawarah dengan aparat yang bersangkutan.
Salah satu aparat desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada Media Exposetimur.com pada 21 November 2024 bahwa kebijakan tersebut telah berlangsung cukup lama. “Setiap menerima honor, sebagian selalu dipotong tanpa ada penjelasan rinci. Kami tidak tahu berapa besarannya atau bagaimana dana itu digunakan. Ini sangat merugikan kami,” ujarnya dengan nada kesal.
Ketidakpuasan atas Pemotongan Sepihak
Para aparat desa menilai pemotongan gaji tersebut sebagai tindakan tidak adil dan tidak transparan. Mereka merasa bahwa hak mereka sebagai tenaga honorer tidak dihormati, meskipun mereka telah bekerja keras untuk melayani masyarakat Desa Rengkam.
“Pemekaran desa memang penting untuk pembangunan, tetapi jangan sampai kami yang harus menanggung bebannya. Hak kami sebagai pekerja harus dihormati. Kami hanya meminta agar gaji kami diberikan penuh tanpa pemotongan yang tidak jelas,” tegas salah seorang aparat desa lainnya.
Kurangnya Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Kebijakan sepihak ini juga menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Para aparat desa mendesak kepala desa dan bendahara untuk segera memberikan klarifikasi resmi terkait kebijakan tersebut. Mereka berharap pemerintah desa dapat mengelola anggaran secara lebih transparan dan akuntabel guna mencegah konflik serupa di masa mendatang.
Harapan untuk Perbaikan
Meskipun pemekaran desa dianggap penting untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, aparat desa berharap agar proses tersebut tidak mengorbankan hak-hak mereka sebagai pekerja. “Kami mendukung pemekaran desa, tetapi pengelolaannya harus dilakukan dengan adil, transparan, dan profesional,” pungkas salah seorang aparat desa.
Kisah ini menjadi peringatan bagi pemerintah desa lainnya untuk lebih memperhatikan pengelolaan keuangan secara transparan, serta menghormati hak-hak tenaga honorer yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Penulis: Eventus
Editor: Tim Redaksi
