Majene, exposetimur.com – Sejumlah Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa di Kabupaten Majene dikabarkan menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Majene terpilih di Istana Negara, Jakarta, yang akan dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Kamis (20/02/2025).
Kehadiran para kepala desa dalam acara tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis dan masyarakat, yang menilai tindakan ini sebagai bentuk pemborosan anggaran desa serta berpotensi mengganggu pelayanan masyarakat desa. Bahkan, muncul dugaan bahwa keberangkatan mereka hanya untuk cari muka kepada Bupati Majene terpilih periode 2024-2029.
Penggiat anti-korupsi dari NCW Indonesia Timur, Anwar Hakim, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya, terdapat beberapa kepala desa yang berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan tersebut.
“Tentu kita sangat prihatin dengan adanya sejumlah kepala desa di Majene yang melakukan perjalanan ke Jakarta hanya untuk menghadiri pelantikan ini. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pemborosan dana desa dan berpotensi mengganggu pelayanan desa,” ujar Anwar pada Rabu (19/02/2025).
Anwar juga menegaskan bahwa keberangkatan para kepala desa tersebut tidak sejalan dengan instruksi Presiden RI yang menekankan efisiensi anggaran dan menghindari potensi penyalahgunaan dana desa yang bersumber dari APBN.
“Saya menduga dana yang mereka gunakan berasal dari anggaran desa. Terlebih jika ada Pj. Kepala Desa yang ikut serta, maka semakin kuat dugaan bahwa ini hanya sekadar upaya cari muka kepada Bupati Majene. Pelantikan ini hanya dihadiri oleh Bupati dan istrinya yang diundang oleh Mendagri. Jangan sampai mereka menganggap pemimpin sebagai sesuatu yang harus disembah, sehingga akhirnya terbawa arus perilaku yang tidak benar. Perlu ada audit atas penggunaan dana desa ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Majene, Sudirman, ketika dikonfirmasi melalui telepon, menyampaikan bahwa keberangkatan sejumlah Pj. Kepala Desa ke Jakarta berkaitan dengan kegiatan studi banding desa digital di salah satu desa di Bogor, Jawa Barat.
“Setahu saya, mereka melakukan studi banding desa digital di salah satu desa di Bogor, sebagaimana disampaikan oleh Kabid. Mengenai kehadiran mereka dalam pelantikan, saya tidak memiliki informasi tersebut. Jumlah mereka ada tujuh orang,” jelas Sudirman.
Isu ini terus menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan aktivis yang mengharapkan transparansi anggaran desa. Perlu adanya evaluasi lebih lanjut guna memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar program desa. (Sn).
