MAKASSAR,—Ruang Baruga Pinisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan dipadati jajaran pemerintah daerah se-Sulsel, Rabu (03/12/2025). Suasana rapat tingkat tinggi High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD terasa dinamis ketika sejumlah daerah memaparkan capaian dan rencana kerja terkait pengendalian inflasi serta percepatan elektronifikasi transaksi.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur turut hadir dan menyampaikan progres digitalisasi pembayaran daerah serta strategi penguatan stabilitas harga jelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026.
Rapat dibuka dengan penekanan peran kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Sejumlah komoditas seperti beras, cabai dan ikan bandeng disebut masih menjadi fokus pengendalian, mengingat potensi lonjakan permintaan menjelang Nataru. Pemerintah daerah diminta siaga memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi di lapangan.
Memasuki sesi pemaparan antar daerah, Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu yang menarik perhatian. Asisten III Administrasi Umum, Alimuddin Natsir, menjelaskan bahwa inflasi di Luwu Timur pada November 2025 justru mencatat tren penurunan sebesar -0,64 persen, akibat terkoreksinya harga berbagai komoditas pangan. Selain itu, Lutim kembali menegaskan komitmennya terhadap digitalisasi transaksi melalui implementasi penuh pembayaran non tunai untuk pajak dan belanja daerah.
Beragam kanal pembayaran pun telah terintegrasi, mulai QRIS, ATM, m-banking hingga e-commerce. Program peningkatan literasi digital bagi pegawai dan masyarakat juga menjadi fokus pengembangan TP2DD Luwu Timur untuk periode lanjutan.
Capaian tersebut sebelumnya mengantarkan Luwu Timur meraih dua penghargaan dari Bank Indonesia, yakni Juara 3 TP2DD Akseleratif Kategori Pajak dan Juara 2 Kategori Retribusi tingkat Sulawesi Selatan.
Forum HLM juga merumuskan tindak lanjut bersama jelang Nataru, antara lain penguatan program urban farming, GPM Serentak, peningkatan serapan beras SPHP, kesiapsiagaan bencana untuk memastikan distribusi aman, serta optimalisasi pemanfaatan BTT untuk biaya angkut komoditas.
Dari sisi digitalisasi, langkah tindak lanjut mencakup penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029, perluasan model bisnis pembayaran digital, peningkatan penggunaan QRIS oleh ASN, serta penguatan struktur kerja TP2DD melalui kolaborasi dengan perbankan daerah.
Turut hadir pada agenda tersebut jajaran Pemkab Luwu Timur dari Bapenda, BKAD, Ekbang, serta perangkat teknis terkait. (Rils/Kominfo-sp)
