Luwu Timur, — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel melalui penguatan sinergi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.
Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan antara Bupati Irwan Bachri Syam dengan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Rasono, beserta jajaran di Ruang Kerja Bupati, Malili, Senin (11/05/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda koordinasi dan penguatan pendampingan pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terukur dan akuntabel.
Turut mendampingi Bupati dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Luwu Timur Ramadhan Pirade, para asisten, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian BPKP Sulsel terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Menurutnya, kolaborasi dan pendampingan dari BPKP memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek pengawasan, pengelolaan keuangan, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
“Koordinasi dan pendampingan yang dilakukan BPKP sangat penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel,” ujar Irwan.
Ia berharap hubungan sinergis yang selama ini terbangun dapat terus diperkuat guna mendukung pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Rasono, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat komunikasi dan memastikan program pengawasan serta pendampingan berjalan optimal di daerah.
“Kami berharap koordinasi yang selama ini telah berjalan baik dapat terus ditingkatkan demi mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang semakin transparan dan berkualitas,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
(Rilis/Kominfo-SP | Editor: Pena Sang Fakir)
