Sidak Dua OPD, Bupati Irwan Pacu Pembenahan Disiplin ASN dan Percepatan Program Strategis

Dok kominfo-sp

LUWU TIMUR — Pengawasan terhadap kinerja aparatur dan pelaksanaan program pemerintah kembali dilakukan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam. Dalam inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jumat (4/9/2026), sejumlah persoalan langsung menjadi perhatian, mulai dari disiplin pegawai hingga program yang belum menunjukkan penyelesaian sesuai target.

Sidak tersebut tidak hanya menyasar aspek kehadiran aparatur. Bupati juga memeriksa kondisi lingkungan kantor serta mengevaluasi sejumlah program yang dinilai membutuhkan percepatan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Di Dinas Perkimtan, persoalan kebersihan menjadi salah satu sorotan. Irwan menilai kondisi lingkungan kantor belum mencerminkan semangat program Jumat Bersih Juara (JBJ) yang selama ini didorong pemerintah daerah.

Persoalan disiplin pegawai juga mendapat perhatian serius. Bupati meminta daftar kehadiran diperiksa dan pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepegawaian.

“Sebentar berikan saya daftar hadir dan yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberikan SP,” tegas Bupati Irwan.

Bedah Rumah Tak Boleh Hanya Menunggu Usulan

Dalam evaluasi program Perkimtan, Bupati Irwan menaruh perhatian pada pelaksanaan program bedah rumah. Ia meminta mekanisme penentuan penerima tidak hanya bergantung pada usulan pemerintah desa.

Menurutnya, dinas harus memiliki inisiatif untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari program bantuan.

“Saya tidak mau ada lagi rumah warga yang tidak tersentuh. Kalau perlu bekerjasama dengan PKK atau Camat terkait,” tegasnya.

Irwan juga meminta Dinas Perkimtan melakukan pendataan menyeluruh terhadap pengembang perumahan yang beroperasi di Luwu Timur, terutama terkait pemenuhan fasilitas umum (fasum).

Ia memberikan tenggat waktu satu minggu agar data mengenai pengembang, bangunan yang dikerjakan, serta persentase pemenuhan fasum dapat disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Saya berikan waktu satu minggu, berikan datanya terkait bangunan yang dikerjakan dan fasumnya berapa persen. Saya tidak mau lagi sembarang orang membangun di Luwu Timur,” tuturnya.

Rusunawa Sumasang Diminta Jadi Percontohan

Perhatian Bupati juga diarahkan pada Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Sumasang. Ia meminta perkembangan fasilitas di kawasan tersebut segera dilaporkan secara menyeluruh, termasuk ketersediaan air, listrik, fasilitas pendukung serta kondisi lingkungan.

Irwan menekankan bahwa status fasilitas yang diberikan secara gratis tidak boleh menjadi alasan bagi lingkungan rusunawa kehilangan standar kebersihan dan kerapian.

“Bagaimana airnya, listriknya, dan fasilitas penunjang lainnya. Jangan karena digratiskan jadi terlihat kumuh, jadikan percontohan bahwa semuanya sesuai, termasuk penataan halamannya,” tegasnya.

Satu Data Pertanian Diberi Tenggat Dua Pekan

Sementara di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, selain kembali mengecek kebersihan kantor dan kedisiplinan pegawai, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap program Satu Data Pertanian.

Program tersebut sebelumnya telah disampaikan lebih dari dua bulan lalu sebagai bagian dari upaya membangun basis data pertanian yang lebih jelas dan terukur. Namun, proses penginputan data dinilai masih perlu dipercepat.

Bupati Irwan meminta seluruh proses tersebut dituntaskan dalam waktu dua pekan sehingga pemerintah daerah memiliki basis data pertanian yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan dan program.

“Terkait satu data pertanian yang sudah dua bulan lebih saya sampaikan. Dalam dua minggu ke depan sudah harus selesai penginputannya,” tegasnya.

Rangkaian sidak tersebut menjadi bagian dari pengawasan langsung Bupati Luwu Timur terhadap kinerja perangkat daerah. Selain memastikan aparatur menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), evaluasi lapangan dilakukan untuk memastikan program pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar bergerak menuju penyelesaian dan memberi dampak bagi masyarakat.

(Rils/kominfo-sp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *