MAKASSAR — Penguatan sektor ekonomi unggulan dan percepatan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (18/9/2026).
Rakor yang diprakarsai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai strategi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi di daerah.
Forum ini diikuti para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Kepala BPS, dan Deputi Kementerian PPN/Bappenas.
Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, turut hadir dalam agenda tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkab Sinjai terus mengarahkan kebijakan pembangunan pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Ratnawati, percepatan realisasi program prioritas menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain penguatan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, serta pengembangan investasi pada sektor jasa dan pariwisata.
“Kami di Kabupaten Sinjai terus berupaya mempercepat realisasi program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Dengan demikian, melalui rakor ini menjadi bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil,” ujar Ratnawati.
Ia juga menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi Sinjai yang berdasarkan data yang dipaparkan mencapai 11,14 persen pada Triwulan I 2026. Dalam kesempatan tersebut, Sinjai disebut meraih peringkat pertama kategori kabupaten/kota yang mampu mencatat pertumbuhan di atas 5 persen.
Tak Hanya Pertumbuhan, Stabilitas Ekonomi Jadi Perhatian,
Rakor tidak hanya membahas angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyoroti sejumlah indikator makro yang berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi tingkat kemiskinan, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, serta pengelolaan keuangan daerah.
Pembahasan diarahkan untuk menyusun langkah konkret yang dapat diterapkan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan efektivitas program pembangunan, sekaligus mengantisipasi tekanan inflasi di masing-masing wilayah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai, forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemda Berprestasi Mendapat Apresiasi
Rangkaian agenda di Makassar juga dirangkaikan dengan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang digelar Kemendagri.
Kegiatan tersebut menjadi wadah pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta upaya mendorong kesejahteraan masyarakat.
Agenda apresiasi dijadwalkan berlangsung di Hotel Claro Makassar pada Jumat (18/9/2026) malam dan diikuti sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
(Hms-kmf|AM)
