Pj Bupati Koltim Sahkan 580 Anggota BPD Se- Kolaka Timur

  • Bagikan
Penandatangan SK Pengesahan Anggota BPD Se- Kolaka Timur oleh Pj Bupati

KOLTIMhttp://exposetimur.com   _ Penjabat (Pj) Bupati Koltim Ir H Sulwan Aboenawas MSi, mengesahkan dan meresmikan ke anggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih Se- Kabupaten Koltim Periode 2021-2027.

Sebanyak 580 anggota BPD ini, disahkan oleh bupati di Aula Pemda Koltim, Kamis (16/12). Turut disaksikan pihak Polsek Rate-Rate dan seluruh Camat Se-Koltim.

“Kami menyampaikan selamat kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2021-2027, serta ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para Panitia penyelenggara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur dari 117 Desa,, atas kerja keras dan sumbangsih yang telah dilakukan sehingga pelaksanaan pemilihan dapat terlaksana dengan baik,” ujar Bupati di awal sambutan.

Momentum ini lanjut Bupati akan menambah semangat dalam upaya membangun Kabupaten Koltim. Walaupun dari 117 desa penyelenggara pemilihan anggota BPD, minus Desa Karemotingge Kecamatan Tirawuta ditangguhkan pengesahan dan peresmiannya, karena adanya permasalahan penetapan hasil pemilihan.

Ia menyebut, BPD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, dan Perat

Penjabat (Pj) Bupati Koltim Ir H Sulwan Aboenawas MSi, mengesahkan dan meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih Se- Kabupaten Koltim Periode 2021-2027.

Sebanyak 580 anggota BPD ini, disahkan oleh bupati di Aula Pemda Koltim, Kamis (16/12). Turut disaksikan pihak Polsek Rate-Rate dan seluruh Camat Se-Koltim.

“Kami menyampaikan selamat kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2021-2027. Serta ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para Panitia penyelenggara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur dari 117 Desa, atas kerja keras dan sumbangsih yang telah dilakukan sehingga Pelaksanaan Pemilihan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya di awal sambutan.

Baca Juga :   Tingkatkan Kualitas SDM, Pemkab Buton Selatan Teken MoU Kerjasama Dengan IAIN Kendari

Momentum ini lanjutnya, akan menambah semangat dalam upaya membangun Kabupaten Koltim. Walaupun dari 117 desa penyelenggara pemilihan anggota BPD, minus Desa Karemotingge Kecamatan Tirawuta ditangguhkan pengesahan dan peresmiannya, karena adanya permasalahan penetapan hasil pemilihan.

Ia menyebut, BPD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, dan Peraturan Bupati Koltim Nomor 56 Tahun 2019 Tentang BPD. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada Bab I ketentuan Umum Pasal 1, BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

 

Lanjutnya, pada bagian keenam di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Musyawarah Desa atau disingkat Musdes, merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan, berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Koltim Nomor 56 Tahun 2019, BPD mempunyai fungsi, tugas, hak, kewajiban dan wewenang. Secara umum, yaitu fungsi dan tugas anggota BPD antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: