Rekomendasi DPRD Sulsel Terkesan Diabaikan, Siapa Dibalik PT PDS…?

LUTIM, exposetimur.com|Sepekan sudah rekomendasi DPRD Sulsel telah di keluarkan tentang larangan kegiatan pertambangan PT Panca Digital Solution ( PDS ) terutama penggunaan jalan nasional tanpa AMDAL lalin.

Perusahaan PT PDS ini dinilai oleh DPRD Sulsel melalui komisi D , telah melanggar aturan yang seharusnya di miliki dalam mendukung legalitas dalam kegiatan pertambangan.

Sungguh ironi, sepertinya rekomendasi yang di keluarkan DPRD Sulsel yang merupakan lembaga pengawas dan perpanjangan lidah rakyat ini, tak membuat PT PDS kemudian mematuhi rekomendasi tersebut.

Sesuai hasil dokumentasi team work media ini, Kamis 27 Oktober 2022, terlihat armada PT PDS melintasi jalan Nasional menuju pelabuhan Lampia dimana tampak kapal Takboad dan Tongkang sedang sandar di bibir pelabuhan.

Salah satu aktivis di Luwu Timur mengatakan bahwa sepertinya mereka di pecundangi oleh pihak PDS bahkan terkesan tidak menghargai suara pada pemerhati sosial di Luwu Timur.

“Seperti kita di pecundangi dan PDS tidak menghargai suara para aktivis. Segera kita buat surat ke Polda sekaligus aksi, ada apa , kenapa penegak hukum terkesan tutup mata dengan PDS ” pungkas Ahmad.

Dikutip dari Rakyatsulsel.com,  Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin menegaskan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan merupakan upaya untuk menghentikan seluruh aktivitas perusahaan tambang PDS. Hal tersebut karena PSD dinilai tidak mempunyai dasar hukum, utamanya dalam hal penggunaan jalan nasional.

Darmawansyah juga menegaskan, apabila PT PDS mengabaikan rekomendasi DPRD Sulsel, maka pihaknya mendorong agar pemerintah provinsi menempuh jalur hukum. Darmawansyah mengatakan, rekomendasi DPRD juga telah diserahkan kepada Gubernur Sulsel untuk ditindaklanjuti kepada semua OPD terkait.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Drg. Rachmatika Dewi saat dimintai tanggapannya mengaku bahwa statement Wakil Ketua DPRD Sulsel sudah sangat tepat, dan tentu pihak PDS harus mematuhi rekomendasi tersebut sampai memiliki ijin yang dipersyaratkan.

Baca Juga :   Anggaran Puluhan Milyar, Proyek Jalan Lingkar Nasional di Kota Kendari Diduga Kurang Pengawasan

“statement pak wakil itu sudah sangat benar dan PT PSD harus memenuhi persyaratan jika ingin melakukan kegiatan, Sepanjang itu belum, maka tidak boleh ada kegiatan pada penggunaan jalan nasional” Terangnya, Kamis (27/10/2022).

Penegasan DPRD melalui rekomendasi kepada semua OPD terkait, dan penampakan kegiatan PDS yang masih tetap berjalan, maka pertanyaannya siapa yang abai dan siapa dibalik PDS .? Kita nantikan perkembangan selanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *