Manggarai Timur, exposetimur.com -Proyek pembangunan Jembatan Wae Lampang yang mendapat pengawasan dari Kejaksaan Negeri Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini menghadapi isu serius setelah dugaan penggunaan material ilegal dan praktik nepotisme mencuat ke permukaan. Laporan dari warga menyebutkan bahwa material yang digunakan dalam proyek tersebut tidak sesuai standar, menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas konstruksi.
Salah satu warga setempat mengungkapkan bahwa pasir dan batu yang digunakan dalam proyek diambil langsung dari Sungai Wae Lampang tanpa izin resmi. “Pasir dan batu untuk bangunan diambil dari kali Wae Lampang,” ungkapnya pada Rabu (11/9/2024).
Selain masalah material, proyek yang bernilai hampir Rp 11 miliar ini juga disorot karena adanya dugaan nepotisme. CV Gladiol, kontraktor yang mengerjakan proyek, dipimpin oleh Jefrianus Mesakh Bembot, ipar dari Wilibrodus A. Putra, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses tender tidak dilakukan secara transparan.
Data LPSE Ungkap Masalah Tender
Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Manggarai Timur, proyek Jembatan Wae Lampang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023. Namun, yang mencurigakan adalah hanya ada satu peserta tender, yakni CV Gladiol. Hal ini menimbulkan kecurigaan akan kurangnya transparansi dalam proses pengadaan.
Selisih antara penawaran CV Gladiol, yang sebesar Rp 10,875 miliar, dan pagu anggaran Rp 10,9 miliar sangat kecil, sekitar Rp 25 juta. Fakta ini semakin menguatkan dugaan adanya kepentingan keluarga dalam proses tender proyek tersebut. Minimnya partisipasi dalam proses tender menimbulkan spekulasi bahwa proyek ini tidak dilakukan dengan kompetisi yang sehat dan terbuka.
Potensi Kerugian Negara dan Cacat Hukum
Proses tender yang bermasalah ini tidak hanya berpotensi mencederai prinsip keadilan dan transparansi, tetapi juga membuka peluang kerugian bagi negara. Dengan anggaran yang besar, proyek ini harusnya diawasi dengan ketat untuk menghindari potensi penyimpangan, terutama dalam hal nepotisme dan penggunaan material yang tidak sesuai standar.
Praktisi hukum Marsel Nagus Ahang, S.H., menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Manggarai Timur harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih ketat. “Kejaksaan Negeri memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan dan pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan hukum, transparan, dan adil,” ujarnya.
Peran Kejaksaan Negeri dalam Kasus ini
Marsel Ahang menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri memiliki beberapa peran penting dalam menangani proyek bermasalah seperti ini, di antaranya:
1. Penyelidikan dan Penyidikan
Kejaksaan Negeri memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran seperti nepotisme dan penggunaan material ilegal. Proses penyelidikan ini sangat penting untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sebelum melanjutkan ke tahap hukum lebih lanjut.
2. Pendampingan Hukum
Selain pengawasan, Kejaksaan juga bertanggung jawab memberikan pendampingan hukum kepada pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun swasta yang terlibat dalam proyek tersebut. Ini termasuk memberikan nasihat hukum dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
3. Pengawasan Proyek
Kejaksaan Negeri harus mengawasi jalannya proyek untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau nepotisme yang terjadi. Pengawasan berkala melalui audit dan evaluasi sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
4. Penegakan Hukum
Jika terbukti ada pelanggaran hukum, Kejaksaan Negeri dapat menuntut pelaku di pengadilan. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa terjadi di masa depan.
5. Edukasi Hukum Masyarakat
Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan hukum, khususnya dalam proyek pengadaan publik. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah terulangnya praktik KKN di masa mendatang.
Kasus proyek Jembatan Wae Lampang menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan proyek publik. Dengan adanya dugaan penggunaan material ilegal dan nepotisme, publik berharap agar Kejaksaan Negeri Manggarai Timur dapat menjalankan perannya dengan maksimal untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Proyek ini tidak hanya menjadi ujian bagi penegakan hukum, tetapi juga cerminan bagaimana pemerintah daerah menangani proyek-proyek besar dengan anggaran negara. (ev,s exp).