MANGGARAI TIMUR, exposetimur.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai menghentikan pendampingan hukum untuk proyek pembangunan Jembatan Wae Lampang di Kecamatan Elar, Manggarai Timur, setelah proyek ini mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO). Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya isu nepotisme yang melibatkan keluarga dalam proyek senilai Rp10,8 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Manggarai, Zaenal, mengonfirmasi langkah tersebut saat dihubungi oleh media Exposetimur.com pada Sabtu, 2 November 2024. “Iya, sudah selesai (pendampingan-red),” ungkapnya melalui pesan WhatsApp. Meski pendampingan dihentikan, Kejaksaan tetap berkoordinasi dengan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk evaluasi lebih lanjut mengenai masa pemeliharaan proyek.
Isu nepotisme semakin menguat setelah terungkapnya hubungan keluarga antara penyedia jasa, Jefrianus M. Bembot, Direktur CV Gladiol, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilibrodus A. Putra, yang merupakan ipar kandungnya. Dalam wawancara, Wilibrodus mengakui hubungan tersebut namun menegaskan bahwa ia mengenal Jefrianus hanya dalam kapasitas profesional sebagai PPK.
Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Manggarai Timur, Ignasius Woda, menekankan bahwa tindakan ini jelas melanggar pakta integritas. “Secara aturan, PPK tidak diperbolehkan mempekerjakan keluarganya sendiri dalam proyek pemerintah. Pakta integritas telah menggariskan larangan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.
Ignasius juga menyatakan bahwa seharusnya PPK secara sadar melarang kerabatnya untuk ikut tender ini, sesuai dengan tanggung jawabnya terhadap pakta integritas yang telah ditandatangani.
Kejaksaan Negeri Manggarai baru menyadari adanya dugaan nepotisme setelah pemberitaan media. “Kami mendapatkan informasi dari pemberitaan dan telah melaporkan hal ini kepada pimpinan,” kata Zaenal saat dikonfirmasi di Borong.
Kini, masyarakat berharap tindakan tegas dari pihak berwenang, termasuk desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan investigasi mendalam. Beberapa warga juga sedang mengumpulkan data dan bukti untuk melaporkan dugaan ini ke Polres Manggarai Timur dalam waktu dekat. Langkah ini diambil demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara serta untuk mencegah praktik korupsi yang semakin mencemaskan.
“Keputusan Kejari Manggarai diharapkan menjadi awal dari audit yang lebih luas terhadap proyek-proyek pemerintah yang sedang berjalan. Kami mendesak KPK untuk turun tangan mengusut dugaan penyimpangan ini dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Penulis : Eventus
Editor : Tim Redaksi
