LUWU TIMUR — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi dengan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, menjaga kelancaran distribusi energi, serta memperluas koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Gambaran kondisi inflasi dan kebijakan pengendalian tersebut disampaikan Pemkab Luwu Timur dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V sekaligus Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Bupati Luwu Timur diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin. Forum tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Drs. H. M. Jufri Rahman dan dihadiri Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulsel Firman Hidayat, Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, serta perwakilan pemerintah daerah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo.
Dalam paparannya, Andi Juana menyampaikan bahwa berdasarkan data Agustus 2026, inflasi Luwu Timur secara year on year (yoy) tercatat 2,34 persen. Sementara secara month to month (mtm), Luwu Timur mengalami deflasi sebesar 0,43 persen.
Capaian tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah melalui strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Distribusi Energi Jadi Perhatian
Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi ialah ketersediaan dan distribusi energi. Pemkab Luwu Timur memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap menjadi bagian dari pemantauan TPID dan Satgas Pemantauan BBM.
“Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi, tetap terpenuhi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM,” jelas Andi Juana.
Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan distribusi yang berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat maupun pergerakan harga berbagai komoditas.
Selain BBM, pemerintah daerah juga memberi perhatian terhadap distribusi LPG bersubsidi. Pengawasan diarahkan agar LPG 3 kilogram dapat diterima kelompok masyarakat yang memang menjadi sasaran subsidi.
Salah satu kebijakan yang diterapkan ialah menginstruksikan ASN dan pegawai PT Vale Indonesia untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kilogram.
“Langkah ini dilakukan agar LPG bersubsidi dapat lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” ujar Andi Juana.
TPID Diminta Tidak Menunggu Harga Bergerak
Dalam forum tersebut, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menekankan pentingnya tindakan antisipatif dalam menjaga stabilitas harga. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menggunakan data dan sistem peringatan dini untuk membaca potensi tekanan harga sebelum berdampak lebih luas kepada masyarakat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan strategi 4K sebagai instrumen pengendalian inflasi, termasuk pemanfaatan dukungan anggaran sesuai ketentuan.
“Kepala daerah harus berani mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesusahan. Harus ada early warning atau proteksi dini. Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak,” ungkap Jufri Rahman.
Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulsel Firman Hidayat memaparkan perkembangan inflasi di wilayah Zona V yang mencakup Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja TPID di masing-masing daerah. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat efektivitas langkah yang telah dilakukan sekaligus mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas harga.
Perkuat Sinergi Antardaerah
HLM TPID Zona V menjadi ruang koordinasi pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi Selatan bagian Zona V.
Selain membahas stabilitas harga, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan sebagai bagian dari penguatan basis data dalam membaca kebutuhan dan ketersediaan pangan daerah.
Bagi Luwu Timur, penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pasokan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus mendorong sinergi antar-OPD, instansi vertikal dan pelaku usaha agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih awal.
Dalam kegiatan tersebut, Andi Juana Fachruddin didampingi perwakilan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Perindustrian dan UKM Kabupaten Luwu Timur.
(Rils/kominfo-sp|diolah)
