Momentum Hardiknas,KPPM Angkat Bicara

  • Bagikan
salah satu aksi demonstrasi di hari pendidikan

 sabtu ,2 mei 2020 diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Pendidikan hari ini sungguh jauh berbeda dengan pendidikan sebelumnya sebab tranformasi ilmu pengetahuan tidak lagi dilakukan secara langsung melainkan dengan metode daring/online akibat pandemi Covid-19.

Di tengah situasi dan kondisi pendidikan akibat covid-19 mengakibatkan banyak mahasiswa dan siswa yang mengalami kendala untuk mengakses kuliah daring/online. Semisal, tidak memiliki akses karena tidak mempunyai kuota data dan Hp, mengharapkan solutif maupun perhatian pemerintah terkhusus di sektor pendidikan sehingga semua lapisan bisa mengakses pendidikan yang dilakukan secara daring/online.

Pada tanggal 6 April 2020 Dirjen Pendis-KEMENAG mengeluarkan surat edaran tentang pengurangan UKT/SPP PTKIN dengan besaran pengurangan minimal 10 persen sebagai respon atas pandemi covid-19, namun kemudian pada tanggal 20 April 2020 kembali Dirjen Pendis-KEMENAG mengeluarkan surat edaran yang bertajuk pencabutan surat edaran sebelumnya pada tanggal 6 April 2020.

Inkonsistensi pengambilan kebijakan Dirjen Pendis-KEMENAG, menandakan ketidak seriusan menimbang hukum materil maupun moril terhadap faktor yang memengaruhi pengambilan kebijakan sehingga dikatakan di banyak media sosial mahasiswa PTKIN mengatakan bahwa Dirjen Pendis-KEMENAG menjadi pemenang pembuat hoaks terbaik 2020.

Sektor pendidikan juga harus diperhatikan pemerintah karena para pelajar juga terkena dampak pandemik covid-19 yang megakibatkan mereka harus mengeluarkan dana ekstra terkhusu pembelian kuota data yang mahal, ketidak biasaan kuliah online. Ketidak mampuan ekonomi untuk mengaksesnya bisa mengakibatkan banyak mahasiswa yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Atas dasar ini “Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) meminta kepada Dirjen Pendis-KEMENAG untuk segera merumuskan kembali kebijakan mengurangi biaya UKT/SPP mahasiswa sebagai wujud perhatian nyata terhadap mahasiswa PTKIN”. Serta mendorong pemerintah untuk merealisasikan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidika” Karena dianggap banyak masyarakat yang belum mendapat kesepatan untuk mencicipi manisnya dunia pendidikan.

Baca Juga :   Aliansi Masyarakat Tellulimpoe Melakukan Aksi di Depan Puskesmas,Ini Tuntutanya

Dilanjut Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kader (PPK)-KPPM yang diutarakan oleh Sekbid PPK-KPPM Imran Fajar menyatakan bahwa “Pendidikan yang layak dan meratah bukan sesuatu yang utopis, jika masi ada yang rela memperjuankan pendidikan maka amanat UUD 1945 bisa di realisasikan”.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *