SINJAI — Kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengunjungi kawasan pesisir tersebut, Jumat (25/9/2026).
Kunjungan dua menteri tersebut menegaskan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat pesisir, sekaligus membuka ruang penguatan kolaborasi di sektor kelautan, perikanan dan koperasi.
Agenda kunjungan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik kawasan KNMP, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha berbasis koperasi serta tata kelola operasional Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai sinergi program pemberdayaan dan pengembangan koperasi. Selain itu, pemerintah juga menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait tata kelola operasionalisasi KNMP.
Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menyambut kedatangan kedua menteri tersebut. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan sekaligus memperkuat pengelolaan potensi kelautan dan perikanan Sinjai.
“Kabupaten Sinjai adalah daerah yang dianugerahi potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar,” kata Ratnawati.
Potensi Besar, Pengelolaan Harus Profesional
Ratnawati memaparkan, Sinjai memiliki wilayah laut kurang lebih 901,67 kilometer persegi dengan potensi produksi perikanan tangkap sekitar 55.000 ton per tahun. Sementara potensi perikanan budidaya mencapai sekitar 38.894 ton.
Potensi tersebut diperkuat garis pantai Sinjai yang membentang sekitar 28 kilometer. Bagi pemerintah daerah, kekayaan sumber daya tersebut merupakan modal penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Namun, besarnya potensi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan tanpa tata kelola yang baik. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pengelolaan sektor kelautan dan perikanan dilakukan secara profesional, produktif dan berkelanjutan.
“Besarnya potensi yang kita miliki harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan profesional, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
KNMP Bukan Sekadar Infrastruktur
Bupati menegaskan, keberadaan KNMP tidak semestinya hanya dilihat dari pembangunan fasilitas fisik di kawasan nelayan. Lebih jauh, program tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar program pembangunan fisik. Lebih dari itu, KNMP ini merupakan bagian dari enam program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,” jelasnya.
Menurut Ratnawati, pengembangan KNMP diharapkan dapat mendukung agenda swasembada pangan nasional sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru melalui penerapan konsep ekonomi biru.
Program tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan di kawasan pesisir dengan menjadikan masyarakat nelayan sebagai bagian utama dari aktivitas ekonomi yang dibangun.
13 Ton Tuna Dikirim dari Tongke-Tongke
Potensi perikanan Sinjai turut ditunjukkan dalam rangkaian kunjungan tersebut melalui pelepasan 13 ton ikan tuna dari Tongke-Tongke menuju Jakarta.
Pengiriman itu menjadi bagian dari rangkaian agenda nasional KNMP yang dilaksanakan dari 64 titik di Indonesia. Aktivitas tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kawasan pesisir tidak hanya memiliki potensi sumber daya, tetapi juga dapat terhubung dengan rantai pasok dan pasar yang lebih luas.
Bagi Pemkab Sinjai, perhatian pemerintah pusat terhadap KNMP Tongke-Tongke menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempertemukan dukungan pemerintah, koperasi dan masyarakat dalam membangun aktivitas ekonomi pesisir yang lebih produktif.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, Ketua Satgas Operasional KNMP, Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda, Ketua DPRD Sinjai, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
(Hms-kmf|AM)
