ABORSI DEMOKRASI “Jika jalur Persuasif Tidak di Indahkan Maka Jalan Akhir Adalah Insureksi “

  • Bagikan

 

OPINI, exposetimur.com – Secara esensial demokrasi yang dirumuskan dalam sejumlah tesis dianggap sebagai sistem bernegara yang menghormati dan mengutamakan kepentingan rakyat khususnya yang bernaung di dalam negara demokrasi. Memahami demokrasi tidak sebatas menyoal tentang konstalasi politik negara semisal pemilu namun di lain sisi, demokrasi juga memperhatikan tentang bagaimana hak – hak sosial ekonomi hingga persoalan budaya. Namun, dilingkup negara Indonesia yang dipahami pun dianggap menjalankan sistem demokrasi nyatanya sebatas simbolitas yang mengakar di setiap generasi yang lahir.

 

Hal demikian di pertegas dengan maraknya tragedi yang terjadi di dalam negara misalnya transaksional Ekonomi – politik lokal hingga global.

 

Korelasi Negara dan borjuasi menjadi dasar analisis yang fundamental namun sensitif di sebagian kelas karena perlahan perkawinan kepala negara dengan borjuasi akan di telanjangi.

 

Negara diketahui sebagai organisasi besar dan atau wadah yang menghimpun sejumlah manusia untuk sampai pada corak hidup yang lebih baik. Secara terstruktur seperti kepala negara hingga jari jemari negara disusun dengan rapi untuk mengelolah roda organisasi tersebut. Namun, sadar tidaknya yang berada pada struktural tersebut tidak lain sebagai pelumas atau alat kontrasepsi borjuasi semata. Sebab, secara fundamental kita pahami bahwa hasrat penguasaan kelas borjuasi amat sangat tinggi. Sesuatu yang dianggap dapat menguntungkan, maka dengan cepat akan di usahakan untuk di miliki.

Begitu pula cerminan tentang ciri dasar Kapitalisme yang merongrong sendi – sendi kehidupan sosial kolektif saat ini. Noreena Hertz dalam tesisnya yang berjudul ” Perampok Negara – Kuasa Kapitalisme global Dan Matinya Demokrasi ” menerangkan bahwa Negara kini telah dikuasi oleh kelas borjuasi asing, demikian di rumuskan sejumlah aset negara yang telah di kuasai asing semisal BRI, BNI serta sejumlah PT. Singkatnya bahwa, kelas borjuasi menganggap negara – negara yang Hadir adalah sebagai lahan garapan yang mampu mengakomodir serta mengakumulasi kapital. Di lain sisi, eksistensi kepala negara yang saya anggap sebagai pelumas kepentingan kelas borjuasi, mau tidak mau dan suka tidak suka, dirinya mesti mengikut pada kepentingan global tersebut.

 

Runutan tersebut juga menjadi dasar tulisan ini untuk menyoal tentang eksistensi demokrasi di negara Indonesia. Sebab, poin penting yang disampaikan di atas adalah bahwa selagi kepala negara tidak mampu untuk terima konsekuensi kepemimpinan, maka selama itu pula kepala negara menjadi alat kontrasepsi borjuasi. Namun nyatanya kini, bahwa ketidak mampuan untuk menerima konsekuensi sehingga konspirasi hasil diplomatik pun dilanggengkan.

Baca Juga :   Belis Mahal, Adakah Orang Yang Kaya Karena Belis

 

Lantas bagaimana dengan eksistensi demokrasi di bawah kontrol pasutri gelap ( borjuasi Global Dan Kepala Negara ), apakah demokrasi masih pada esensial ataukah sudah di aborsi ? Saya menganggap bahwa demokrasi adalah nafas sosial kolektif yang menjadi solutif atas dialektika kehidupan sosial karena esensial demokrasi adalah untuk memanusiakan manusia.

 

Dalam demokrasi, Rocky Gerung beranggapan bahwa demokrasi menjamin setetes darah pun tidak wajib untuk tumpah. Dalam traktat historis demokrasi dunia, kita melihat bagaimana gelora perjuangan di Francis yang hingga rakyat menggaungkan tiga hal yakni liberte, Egaliter dan fraternite sebagai alas juang transisi dari zaman kegelapan hingga pencerahan. Kita pahami bahwa gelora perjuangan tersebut tidaklah lahir secara alamiah namun karena adanya pertentangan sosial dengan kelas kerajaan hingga agamais.

 

Hal – hal tersebutlah yang mesti di perhatikan dibalik sistem yang di jalankan oleh negara yakni demokrasi. Ironisnya, di negara Indonesia menyoal demokrasi dianggap sebagai onani, tidak terlibat dalam demokrasi dianggap sebagai masturbasi, yah memang aneh di Indonesia. Perkawinan gelap antara kepala negara dan kelas borjuasi global menjadikan demokrasi di aborsi. Artinya bahwa demokrasi tersebut tidak berjalan secara esensial.

 

Contoh sederhana yang sering kali di saksikan sosial kolektif adalah dinamika demonstrasi rakyat. Dalam prosa kepala negara sering kali terucap bahwa dirinya suka dan nyaman akan kritikan namun pada realitanya kriminalisasi, arogansi, premanis adalah hal yang di rawat oleh dirinya. Belum lagi, perdagangan Politik sexy terpampang pada momentum tertentu. Hal yang kemudian menjadi persoalan primer adalah Kesadaran Individu, Ekomoni dll sebagai hal sekunder. Maka daripadanya itu, paradigma kekuasaan tentang demokrasi mesti di rektifitaskan bukan di reduplikasi. Lebihnya lagi, bahwa yang di persoalkan sering kali adalah gerakan – gerakan yang bernuansa pada Insureksi, perlu di pahami pula bahwa Insureksi adalah spontanitas atau responsif atas sikap dari negara demikian. Jadi, dalam memandang sesuatu, kita mesti utnuk melihat sebab akibat dari sesuatu tersebut, Thanks !!!

 

Penulis : Yayat Selaku Kader Gerak Misi dan Kader HmI Cagora

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: