Kadis Pertanian Luwu Timur Diduga Mobilisasi Petani via PPL untuk Pemenangan Budiman-Akbar

Rangkapan layar Pesan WhatsApp oknum yang di duga Kadis Pertanian Luwu Timur, (dok tim)

Luwu Timur, exposetimur.com – Dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis jelang Pilkada Luwu Timur kembali mencuat. Kali ini, seorang pejabat di lingkup Dinas Pertanian Luwu Timur diduga terlibat dalam mobilisasi massa untuk mendukung pasangan petahana Budiman-Akbar melalui pelantikan tim pemenangan pada tanggal 20 September 2024.

Dugaan tersebut terungkap melalui pesan WhatsApp yang beredar luas di kalangan masyarakat. Dalam pesan tersebut, akun yang diduga milik tim petahana, meminta bantuan untuk mengerahkan para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) guna menghadirkan ribuan petani dalam acara tersebut.

Bacaan Lainnya

“Ass kanda, bisa kah dbantu… mohon sampaikan ke teman2 PPL Kec. Kalaena agar membantu mendorong semua petani petaninya ke acara pelantikan tim pemenangan Budi-Akbar di Lap. Kec. Kalaena tgl 20 September pukul 14.00-17.30. Disediakan tempat dan konsumsi serta hiburan. Artinya dilakukan secara silen. Kami butuh massa 3000 orang,” tulis akun tersebut.

Pesan tersebut kemudian direspons oleh seseorang yang menyatakan “Sudah. Belum diminta, sdh duluan dipersiapkan.” dan di duga kuat kadis pertanian Luwu Timur.

Lanju dari pesan  tersebut, kadis pertanian kemudian di apresiasi dan dengan balasan, “Luar biasa, terima kasih pak kadis, saya bisik tim kabupaten”

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan keterlibatan ASN dan aparat pemerintah di Luwu Timur dalam upaya pemenangan pasangan petahana Budiman-Akbar. Tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip netralitas ASN yang diatur dalam undang-undang, serta mencoreng komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pihak kepolisian untuk menjaga netralitas dalam proses pemilihan kepala daerah.

Baca Juga :   Viral: Oknum Camat Diduga Langgar Netralitas ASN, Kampanyekan Pasangan 'Akur' di Pilkada Manggarai Timur

Sejumlah pihak menilai tindakan ini telah merusak kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi, terutama menjelang Pilkada. Deklarasi kesepakatan bersama yang telah ditandatangani sebelumnya dengan aparat penegak hukum tampaknya tidak diindahkan, yang semakin memperkuat kecurigaan adanya keterlibatan aparat pemerintah secara massif dalam politik praktis.

Sampai berita ini diturunkan, tim belum berhasil meminta klarifikasi oknum kadis pertanian mengenai dugaan tersebut, namun desakan publik untuk melakukan investigasi dan menindak pelanggaran yang terus menguat belakangan ini. Masyarakat berharap pihak yang berwenang utamanya bawaslu agar dapat menegakkan aturan dengan adil dan transparan, demi terciptanya pemilu yang bersih dan jujur. (tim/red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *