MANGGARAI TIMUR, exposetimur.com – Dugaan nepotisme dalam proyek pembangunan Jembatan Wae Lampang di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, kembali menjadi sorotan publik. Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai mengonfirmasi telah mendengar isu ini dan melakukan pendampingan pada proyek senilai Rp10,8 miliar tersebut, kritik lebih tajam muncul dari KOMPAK INDONESIA.
Ketua KOMPAK INDONESIA, Gabriel Goa, mengecam dugaan keterlibatan keluarga dalam proyek yang dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Wilibrodus A. Putra. Ia menegaskan bahwa mempekerjakan iparnya, Jefrianus Mesak Bembot, sebagai direktur CV Gladiol, melanggar pakta integritas, serta mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Isu ini pertama kali terangkat ketika Kejari Manggarai, melalui Kepala Seksi Intelijen, Zaenal, mengakui telah menerima informasi terkait dugaan praktik nepotisme tersebut. Menurut Zaenal, pihaknya mulai memberikan pendampingan setelah progres proyek mencapai 20%, dan tidak terlibat dalam proses pelelangan. Pendampingan dari Kejaksaan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan, meskipun mereka tidak mendampingi dari awal.
Namun, dengan sorotan dari KOMPAK INDONESIA, isu ini berkembang lebih luas. Gabriel Goa menegaskan bahwa pelanggaran pakta integritas seperti ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi berdampak pada kualitas pembangunan. Ia menekankan bahwa Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara melarang praktik nepotisme dalam proyek yang menggunakan anggaran negara.
Kecurigaan publik semakin kuat dengan munculnya dugaan bahwa pelelangan proyek ini dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan CV Gladiol. Hal ini memperburuk persepsi mengenai transparansi pengelolaan proyek tersebut.
Dengan meningkatnya sorotan dari berbagai pihak, termasuk Kejaksaan dan KOMPAK INDONESIA, proyek Jembatan Wae Lampang kini berada di bawah pengawasan ketat. Kejelasan mengenai dugaan nepotisme ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Penulis: Eventus
Editor: Tim Redaksi
