Kepala Desa Silfinus Madi Bantah Kritik Mahasiswa, Tegaskan Jalan dan Penyediaan Air Tanggung Jawab Pemda

Silfinus Madi, Kepala Desa Compang Wunis

MANGGARAI TIMUR, exposetimur.com – Kepala Desa Compang Wunis, Silfinus Madi, memberikan klarifikasi atas kritik yang dilontarkan oleh seorang mahasiswa bernama Vino terkait buruknya kondisi jalan dan penyediaan air di desa tersebut. Madi menegaskan bahwa persoalan jalan dan air bersih yang disoroti bukan merupakan tanggung jawab pemerintah desa, melainkan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam wawancara telepon dengan Exposetimur.com pada Kamis (10/10/2024), Madi menjelaskan bahwa jalan yang menjadi perbincangan adalah jalan kabupaten, sehingga perbaikannya harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. “Saya sudah mengusulkan perbaikan jalan tersebut ke Dinas PUPR Manggarai Timur, namun permohonan tersebut ditolak karena statusnya bukan jalan desa,” ungkapnya.

Terkait masalah air bersih, Madi juga menyampaikan bahwa fasilitas penyediaan air yang dibangun pemerintah daerah beberapa tahun lalu kini mengalami penurunan debit akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Meski demikian, desa berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah ini.

Madi turut menyinggung terbatasnya anggaran Dana Desa yang kian menurun, yang menyebabkan program pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap. “Saya baru beberapa tahun menjabat sebagai kepala desa. Dengan keterbatasan anggaran, kami perlu realistis dalam merencanakan pembangunan,” ujarnya.

Meski demikian, tanggapan Madi tak sepenuhnya menenangkan keresahan warga. Sebagian besar masyarakat merasa kecewa dengan lambannya tanggapan pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur vital yang mendukung kebutuhan sehari-hari mereka. Kondisi ini membuat warga merasa terpinggirkan dan mempertanyakan janji-janji pembangunan yang tak kunjung terealisasi.

Menanggapi ketidakpuasan tersebut, Madi menegaskan kesiapannya untuk diperiksa apabila ada dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Ia memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut telah dilakukan secara transparan sesuai aturan yang berlaku.

Situasi ini mencerminkan perlunya kolaborasi lebih erat antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. Masyarakat berharap adanya langkah nyata untuk mewujudkan pembangunan yang dijanjikan, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah dapat pulih.

Baca Juga :   Warga Tawarotebota Sepakat Menolak Tanda Tangani Surat Pernyataan Menerima Hasil Pengukuran Tim Satgas

Penulis: Eventus
Editor: Tim Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *