Ketua Umum Hipma Matim Makassar Ingatkan Tugas DPR Melihat “ Trickle Down Effect “ Bukan Banyak Menagih

  • Bagikan

 

OPINI, http://exposetimur.com Ketua Umum Himpunan Pemuda Mahasiswa Manggarai Timur Makassar, ingatkan bahwa tugas DPR itu melihat Trickle Down Effect bagi daerah, karena jelas tugas DPR diantaranya iyalah , bajeting, pengawasan, legislasi dan ini bahkan sebenarnya harus dijadikan sebuah prinsip dasar yang harus dijalankan oleh DPR , sehingga DPR bisa diukuri bahwa benar- benar bagian dari respresentasi semua masarakat manggarai timur.

Saya menyampaikan ini Ketika mendengaar baik diskusi ditingkat pemuda dan mahasiswa bahkan terkait alotnya dimedia bahwa ada Narasi yang coba dilakukan oleh ketua DPR, Manggarai Timur. bertepat pada hari ulang tahun Manggarai Timur, yang ke 14 tahun tepat pada tgl 23 November 2021, menagih mobil dinas berjumlah 3 buah mobil sebagai alasan dijadikan mobil dinas pada saat DPR kunjungan kerja kewilayah kecamatan, setidaknya secara akses cukup terjal dan rusak diantaranya Kecamatan Elar dan Elar selatan.

kita tidak sedang mau membandingkan bahwa ini alasan ketua DPR sehingga menagih 3 unit mobil tersebut, tapi saya justru melihatnya berbeda bahwa ini hasil keinginan secara subjektifitas Ketua DPR, bukan hasil keinginan bersama atau ada konsensus awal dari semua fraksi. kita cukup melihat sejauh ini belum ada pembelaan secara instansi oleh fraksi lainya untuk membenarkan bahwa upaya ketua DPR menagih 3 unit mobil dinas itu berdasarkan musyawarah mufakat pada tingkat internal Lembaga DPR.

Justru sebaliknya anggapan kuat kita karena ketua DPR ini dari fraksi partai PAN, apalagi PAN ini adalah bagian dari partai pemenang pada pilkada 2018 yang lalu sehingga bebas untuk menagih bagi ketua DPR, selagi yang memimpin adalah bagian dari yang terlahir dari karpet biru, maka Bahasa yang pas untuk melakukan Probing dalam praktek yang dilakukan oleh Ketua DPR ini seperti tulisan “ Jon Eslter dalam bukunya yang berjudul “( RATONAL COICHE) sebuah teori yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebaik mungkin, tidak menjelaskan apa dibalik tujuan tersebut, karena teori ini dipake dalam pendekatan Rational ekonomi.

Maka yang dilakukan oleh ketua DPR manggarai timur bagian dari keuntungan lebih bagi kepentingan pribadi. Kita harus berupaya mengingatkan bahwa hal yang dilakukan ini akan menjadi beban bagi daerah kedepanya karena DPR tidak lagi berpikir apa sosial efek dari apa yang dilakukan.

Padahal ditengah kondisi saat ini Manggarai timur banyak indek penilaian yang dilakukan , dari miskin ekstrem sampai pada pemda yang tidak dapat indeks disclaimer ( kategori pemda yang kurang bekerja dan berinovatif ) masyarakat mau menagih dimana semua DPR manggarai timur pada saat kondisi semacam ini.

Artinya kita menilai bahwa DPR ini benar-benar tidak menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, padahal jelas Manggarai timur banyak masalah yang terjadi. miskin ekstrim, ini suda menjadi kedaruratan hal-hal semacam ini harus dijadikan beban bukan malah membuat praktek yang justru jauh dari kepentingan masyarakat. setidaknya ada beban moral bagi DPR , dari berbagai aspek masalah, pembangunan jalan perhubungan antara kecamatan dan kabupaten.

Baca Juga :   Pengaruh Infrastruktur Terhadap Perekonomian Masyarakat

Misalkan kita melihat Elar, elar selatan, dan kecamatan lainya yang belum menuai perbaikan. sehingga Ketika hal ini suda dikerjakan maka distabilitas akses Ekonomi lancar, karena kita harus mengukur banyak potensi sebagai hasil komoditi masyarakat tidak didistribusikan dengan baik alasan akses yang sulit, penting hal ini untuk dijadikan bahan evaluasi bagi DPR. Untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah daerah sebarapa besar proses pembangunanan bagi daerah.

Apalagi proses pembahasan mengenai regulasi daerah adalah keterlibatan DPR juga, artinya prodak perda inikan bagian dari untuk menguatnya kebijakan yang produktif serta bernilai guna pada pengembangan daerah, selanjutnya harus dilakukan dalam penguatan otonomi daerah, kita tau bahwa kabupaten Manggarai timur hanya 90 % menghabiskan APBN melalui APBD , misalkan di angarkan melalui Dau dan Dak, sebenarnya hal ini harus dijadikan.

Pertimbangan apa setiap tahun kita hanya menghabiskan Angaran pusat, penting bagi daerah harus menciptakan inofasi agar memberikan penguatan PAD asli daerah lebih signifikan jangan hanya sampai pada standar pendapatan dibawah 50 M, setidaknya ada bacaaan pemerintah apa potensi RIL Manggarai Timur.

Saya menawarkan ini agar supaya dijadikan bahan diskusi ditingkat Lembaga DPR kedepanya, kasian manggarai timur jika efek pembangunan masih saja dibawah standar, saya juga harus memaknai Ulang DPR dan hak kepartaian, partai jangan sampai DPR menggunakan logika terbalik, pada tingkat hak dan kewenangannya.

Partai politik hanya diwajibkan untuk mencalonkan anggota partai politik misalkan DPR, Lebih dari itu partai politik tidak bisa mengkreditkan tugas dan fungsi DPR, karena Ketika sudah semacam itu justru akan merusak tatanan Demokrasi ditingkat local, selanjutnya bicara kualisi itu partai bukan secara personifikasi DPR.

Karena jika dimengerti semacam itu maka tidak secara langsung menurunya tingkat kualitas kewajiban dan fungsi DPR sebagai wadah yang menyerap semua aspirasi masyarakat, kemungkinan besar yang dialami oleh DPR Manggarai Timur selama ini selalu memakai logika terbalik semacam diatas, alangka baiknya bagi DPR manggarai timur hilangkan paraktek perselingkuhan elit semacam ini karena justru akan merusak secara kelembgaan DPR.

Satu hal juga lakukan evaluasi terhadap perjalanan dinas yang begitu banyak bagi pemda jangan sampai pemborosan , belanja ATK, Opersional kendaraan dinas karena justru dilihat pembelajaan tidak produktif ini penting untuk diperhatikan diawasi lansung oleh DPR. Yang terakhir baik dan buruknya pembangunan daerah itu tergantung tingkat partisipasi bersama antara semua stekholder dan partisipasi masyarakat.

 

 

Penulis : Ketua Umum Himpunan Pemuda Mahasiswa Manggarai Timur Makassar

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: