Kendari, exposetimur.com| Sengketa Pemilihan Kepala (Pilkades) Puulemo tahun 2023 terus berlanjut, Gugatan Tata Usaha Negara oleh Kuasa Hukum Firman S.Sos kepada Bupati Kolaka pada Pengadilan Tata Usaha Kendari, memasuki agenda pembuktian surat-surat pada tanggal 30 November 2023.
Andri Alman Assigaf, SH saat di konfirmasi melalui telepon, membenarkan perihal agenda sidang pada tanggal 30 november 2023 di pengadilan tata usaha Negara kendari tersebut.
” Benar, pada tanggal tersebut kami telah bersidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan agenda persidangan pembuktian surat-surat, untuk agenda sidang ini kami sementara mengajukan 5 bukti surat, sedangkan dari tergugat dan tergugat II intervensi mengajukan masing-masing 17 bukti surat, kemudian di tanggal 7 dan 14 desember 2023, masih dalam agenda tambahan pembuktian surat, baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat dan tergugat II intervensi” Ungkap Andri.
Lebih lanjut dikatakan Andry, bahwa setiap dokumen pembuktian tentu penting. tentunya, namun apakah dokumen itu merupakan dokumen krusial atau hanya pelengkap proses adimistrasi rangkaian dari tahapan atau sebuah bukti konstruksi kecurangan. ” Kan nanti dokumen itu akan di pelajari oleh hakim sejauh mana korelasi dari tuntutan dan pembelaan” Ungkapnya.
Andri menambahkan, bahwa ia bersama timnya meyakini bahwa pemilihan Kepala Desa Puulemo mei lalu, sarat kecurangan yang secara terang dapat di lihat secara kasat mata, terutama dokumen temuan adanya beberapa DPT merupakan penduduk luar desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi.
” Kami sebagai kuasa hukum Firman S.Sos berharap apa yang kami perjuangkan hari ini pada pengadilan TUN Kendari, dapat di kabulkan oleh majelis hakim karena kami yakin dalam pelaksanaan Pilkades Puulemo, Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka penuh dengan pelanggaran administrasi dan kecurangan” Pungkasnya.
” Jadi proses terus berjalan, dan kami selalu meyakini bahwa kebenaran itu akan mencari jalurnya sendiri, termasuk kejutan pembuktian ” Kuncinya.
