Malili — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) terus mematangkan arah kebijakan pembangunan kependudukan jangka menengah. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan finalisasi penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang digelar di Aula Wisma Trans Malili, Selasa (31/3/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Aswan Asiz, serta dihadiri Kepala Dinas P2KB Luwu Timur, Amrullah Rasyid, bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Proses finalisasi ini dipandu oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Pergerakan, Andi Tulleng, dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Dr. Irvan Roberto, Dr. Muh. Zainal S, Rani, serta Ferlika Pasang.
Dalam sambutannya, Aswan menegaskan bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan fondasi utama dalam merespons dinamika dan tantangan kependudukan secara terarah dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, dokumen GDPK Kabupaten Luwu Timur yang telah disusun sejak 2022 menjadi rujukan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis kependudukan. Oleh karena itu, penyusunan PJPK menjadi langkah lanjutan untuk menerjemahkan arah besar tersebut ke dalam rencana aksi yang lebih operasional.
“Dokumen PJPK ini tidak sekadar penyempurnaan administratif, melainkan penajaman substansi agar seluruh indikator, target, dan strategi yang dirumuskan benar-benar selaras, terukur, dan implementatif,” ujarnya.
Menurutnya, PJPK akan memuat sasaran pembangunan, indikator kinerja, target capaian, hingga langkah konkret yang akan dijalankan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses penyusunannya. Keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dan tim teknis dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan dokumen yang tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan.
“Sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar dokumen ini tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi mampu menjadi pedoman nyata dalam menjawab persoalan kependudukan di daerah,” tambahnya.
Melalui forum finalisasi ini, pemerintah daerah berharap seluruh masukan yang berkembang dapat memperkaya substansi dokumen sebelum ditetapkan secara resmi.
Aswan pun menutup sambutannya dengan harapan agar proses finalisasi berjalan optimal dan menghasilkan dokumen PJPK yang berkualitas, aplikatif, serta mampu menjadi arah strategis pembangunan kependudukan Kabupaten Luwu Timur ke depan.
(rils/kominfo-sp | diolah)
